KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah dinilai dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program tersebut. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai evaluasi yang tengah dilakukan pemerintah sebaiknya difokuskan pada perbaikan tata kelola, ketepatan sasaran, serta sistem pengawasan program, bukan menghentikan MBG secara permanen. Menurut Yusuf, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini lebih banyak berkaitan dengan aspek implementasi dibanding tujuan program itu sendiri.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Naik ke US$ 439,8 Miliar, Pelemahan Rupiah & Bunga Tinggi Membebani "Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki desain pelaksanaan dan tata kelolanya. Program ini memiliki tujuan yang baik dari sisi peningkatan kualitas gizi, sehingga yang menjadi fokus seharusnya adalah pembenahan pelaksanaannya," ujarnya saat dihubungi Kontan, Selasa (16/6/2026). Ia menilai, salah satu pekerjaan rumah terbesar pemerintah adalah memastikan data penerima manfaat lebih akurat. Dengan basis data yang kuat, bantuan dapat disalurkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan dan risiko salah sasaran dapat diminimalkan. Selain itu, Yusuf menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan terhadap rantai pelaksanaan program, mulai dari pengadaan bahan pangan, operasional dapur, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Menurutnya, perluasan cakupan program yang berlangsung cepat harus diimbangi dengan kapasitas pengawasan yang memadai agar kualitas layanan tetap terjaga. Dari sisi anggaran, Yusuf menilai pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana program. Yusuf menilai, pengaturan ulang penerima manfaat dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi tujuan utama intervensi gizi. Ia menambahkan, keberhasilan MBG tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dampaknya terhadap perbaikan status gizi masyarakat, terutama kelompok rentan. Merespons hal itu, Yusuf berpandangan penghentian total program bukan menjadi pilihan yang tepat saat ini. Yang lebih penting adalah memastikan berbagai kelemahan yang ditemukan selama pelaksanaan dapat segera diperbaiki sebelum cakupan program kembali diperluas.
Baca Juga: BI Dinilai Belum Perlu Naikkan Bunga di RDG Juni, Rupiah dan Inflasi Sudah Membaik Sebagai informasi, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, penyaluran MBG akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan audit terhadap seluruh dapur penyedia MBG serta membenahi tata kelola program. "Kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur sehingga ketika anak-anak masuk sekolah kondisi lapangan sudah lebih baik dan lebih rapi," ujar Agustina. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News