KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemanfaatan platform perdagangan digital atau e-commerce secara
business to business (B2B) mengalami kenaikan dalam kurun waktu satu tahun belakangan. Platform ini semakin diminati dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, terutama oleh pemerintah. Platform B2B e-commerce banyak dipilih oleh infrastruktur platform e-commerce yang lebih baik, keamanan dalam bertransaksi, keinginan agar transaksi menjadi transparan dan akuntabel, serta meningkatnya kebutuhan untuk melakukan transaksi bisnis secara daring selama pandemi. Salah satunya dibuktikan Mbizmarket.co.id, platform e-commerce yang dikembangkan oleh PT Brilliant Ecommerce Berjaya. Setelah dipercaya oleh Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Bali, kini Mbizmarket menambah mitranya yakni dari Pemprov Jawa Timur dalam pengimplementasian pengadaan barang dan jasa.
Kerja sama Mbizmarket dan Pemprov Jawa Timur tersebut dilakukan lewat program Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online). Program ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada 19 November 2020.
Baca Juga: Mbiz dan Investree luncurkan pinjaman B2B terintegrasi CEO Mbiz, Rizal Paramarta mengatakan, melalui program Jatim Bejo, pihaknya tidak hanya mendukung pengadaan barang dan jasa untuk Pemprov Jatim tetapi sekaligus juga mendukung pertumbuhan UKM di Jawa Timur. Dukungan diberikan dengan menggandeng rekanan strategis di bidang keuangan untuk membuka akses pinjaman modal, membantu pelaku UKM, khususnya yang menjadi penyedia di lingkungan pemprov Jawa Timur, yang mengalami keterbatasan permodalan. “Selain menyediakan infrastruktur teknis platform mbizmarket, dan menyediakan layanan dukungan transaksi bagi pemerintah provinsi, kota dan kabupaten di Jawa Timur, kami akan membantu membuka jaringan pasar bagi UKM di Jawa Timur secara nasional. Kami berharap usaha ini dapat secara nyata mempercepat laju pemulihan UKM yang terdampak pandemi Covid-19,” kata Rizal dalam press rilis, Jumat (20/11). Sementara Indah Wahyuni, Kepala Biro Pengadaan Barang dan jasa Pemprov Jawa Timur berharap program Jatim Bejo itu akan memudahkan pihaknya melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama terhadap pengadaan yang belum dapat sepenuhnya diselenggarakan secara elektronik, serta lebih menjamin akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Selain itu, lanjutnya hal ini juga akan mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat, sehingga membantu memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya atau value for money dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk Daerah, peningkatan peran UMKM. Platform perdagangan elektronik mbizmarket sudah diapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inisiatif transformasi digital di bidang pengadaan barang dan jasa melalui pemanfaatan Mbimarket oleh pemerintah provinsi dinilai sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.
Baca Juga: Pemprov Bali gaet Mbizmarket untuk pengadaan barang dan jasa digital Pemanfaatan platform B2B e-commerce kini mulai menjadi suatu standar di lingkungan pemerintah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah.
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jasa landasan utama Sistem Penyelenggaraan Secara Elektronik (SPSE), yang menentukan tentang pemanfaatan e-marketplace untuk menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi pemerintah. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur mengatakan, program Jatim Bejo bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa melalui optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring. “Dengan internalisasi ini, diharapkan terjadi percepatan, stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya belanja online pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera terwujud, serta mampu memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan peran pelaku UMKM,” katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto