KONTAN.CO.ID - Media asing menyoroti pelemahan rupiah Indonesia yang menembus rekor terendah terhadap dolar AS, meski mata uang Amerika Serikat justru tengah melemah secara global. Dalam laporan
Reuters yang berjudul
Explainer-Why has the Indonesian rupiah hit a record low despite dollar weakness?, pelemahan rupiah dikaitkan dengan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap disiplin fiskal dan independensi bank sentral, menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto memasukkan keponakannya sebagai kandidat posisi senior di Bank Indonesia (BI). Sepanjang Januari, rupiah telah melemah hampir 2% terhadap dolar AS, menjadikannya salah satu mata uang Asia emerging market dengan kinerja terburuk. Sebelumnya, rupiah juga turun 3,5% sepanjang 2025. Pada perdagangan intraday Selasa, rupiah sempat menyentuh level 16.985 per dolar AS, yang merupakan rekor terendah baru.
Mengapa Rupiah Terus Melemah?
Reuters memberitakan, secara historis, rupiah memang sensitif terhadap sentimen pasar global. Namun, dalam setahun terakhir, faktor domestik juga berperan besar. Data terbaru menunjukkan defisit anggaran Indonesia pada 2025 mencapai 2,92% dari produk domestik bruto (PDB), yang merupakan defisit terlebar dalam dua dekade terakhir, di luar periode pandemi COVID-19. Kondisi ini kembali memicu kekhawatiran soal keberlanjutan fiskal di ekonomi terbesar Asia Tenggara tersebut, sekaligus mendorong arus keluar dana asing dari pasar obligasi.
Baca Juga: Tabungan Emas Digital Livin by Mandiri': Panduan Lengkap Buka Autodebet MTR Selain itu, pencalonan keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, sebagai anggota Dewan Gubernur BI kembali memunculkan kekhawatiran pasar akan potensi tergerusnya independensi bank sentral. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun pun naik hingga 6,33% pada Selasa, level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah analis juga menilai peningkatan permintaan dolar untuk kebutuhan impor menjelang bulan puasa Ramadan, yang dimulai pada pekan ketiga Februari, turut menambah tekanan terhadap rupiah.
Mengapa Defisit Anggaran Menjadi Sorotan?
Defisit anggaran Indonesia pada 2025 sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Namun, undang-undang Indonesia membatasi defisit anggaran tahunan maksimal 3% dari PDB dan rasio utang publik sebesar 60% dari PDB. Batasan inilah yang selama ini menjadi fondasi kepercayaan investor sejak krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an. Sejak sebelum Prabowo resmi menjabat pada Oktober 2024, investor dan analis sudah berspekulasi apakah ia akan mengubah aturan tersebut demi memberi ruang bagi program-program kesejahteraan berbiaya besar, seperti program makan gratis senilai sekitar US$ 20 miliar serta peningkatan belanja pertahanan.
Baca Juga: Kurs Transaksi BI untuk Dolar AS Tembus Rp17.019, Cek Valas Lain Hari Ini (20/1) Pada tahun lalu, investor asing mencatatkan penjualan bersih obligasi pemerintah Indonesia senilai sekitar US$ 6,4 miliar. Aksi jual terbesar terjadi pada September, bertepatan dengan keputusan Prabowo mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara mendadak. Sri Mulyani, yang dikenal berpandangan konservatif secara fiskal, digantikan oleh ekonom yang lebih pro-pertumbuhan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Apa Kekhawatiran Terkait Independensi Bank Sentral?
Kekhawatiran terhadap independensi BI juga meningkat sejak September, setelah BI menyatakan kesediaannya membantu pendanaan sejumlah program Prabowo, seperti perumahan terjangkau, melalui skema burden sharing dengan Kementerian Keuangan. Selain itu, DPR juga tengah membahas rancangan undang-undang yang memuat ketentuan untuk memperkuat peran BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan otoritas bank sentral berulang kali membantah adanya intervensi terhadap kebijakan BI. Setelah pencalonan Djiwandono, Purbaya kembali menegaskan bahwa BI akan tetap independen dan tidak akan mendanai program-program pemerintah. Sejak 2024, BI telah memasuki siklus pelonggaran moneter dengan memangkas suku bunga total 150 basis poin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. BI diperkirakan akan menahan suku bunga pada Rabu guna membatasi tekanan lanjutan terhadap rupiah.
Ke Mana Arah Rupiah Selanjutnya?
Sejumlah analis memperkirakan rupiah masih berpotensi berada di bawah tekanan sepanjang tahun ini, terutama akibat faktor musiman seperti meningkatnya permintaan dolar untuk impor dan pembayaran dividen. Namun, rupiah juga berpeluang mendapat dukungan dari komitmen BI untuk terus melakukan intervensi di pasar valuta asing guna menstabilkan nilai tukar. Cadangan devisa Indonesia tercatat mencapai US$ 156,5 miliar pada akhir 2025, mendekati rekor tertinggi sepanjang masa. Jumlah ini berpotensi bertambah seiring rencana pemerintah memperketat aturan penempatan devisa hasil ekspor. Menteri Keuangan menyatakan rupiah ke depan akan menguat, sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai tetap solid.
Tonton: Balas Trump Soal Greenland, UE Siapkan Tarif Balasan Rp 1,8 Kuadriliun Apa Dampaknya bagi Perekonomian Indonesia?
Sejauh ini, pelemahan rupiah belum berdampak signifikan terhadap inflasi. Laju inflasi masih berada di dalam, bahkan di bawah, target bank sentral sejak pertengahan 2023. Namun, menurut Erwin Taufan dari Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), pelemahan yang berkelanjutan berisiko menekan sektor-sektor yang sangat bergantung pada impor bahan baku, seperti farmasi, kosmetik, dan baja. Data BI menunjukkan sektor manufaktur, keuangan, listrik dan gas, serta pertambangan merupakan sektor swasta dengan utang luar negeri terbesar. Purbaya menyebut dampak ekonomi dari depresiasi rupiah sejauh ini masih “minimal”.
Meski demikian, secara umum pelemahan rupiah juga berpotensi meningkatkan beban subsidi energi serta biaya pembayaran utang luar negeri, yang pada akhirnya bisa kembali menekan defisit anggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
