KONTAN.CO.ID - Sejumlah media internasional menyoroti pencekalan CEO Djarum Group, Victor Hartono, yang dilarang bepergian ke luar negeri terkait penyelidikan dugaan manipulasi kewajiban pajak perusahaan. Pencekalan ini berlaku sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026.

Selain Victor, empat nama lain juga masuk daftar pencekalan, termasuk mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan beberapa pejabat serta konsultan pajak. Kejaksaan Agung menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk memastikan para pihak tersedia selama penyidikan.

The Straits Times lewat artikelnya berjudul "Travel ban on Victor Hartono casts spotlight on Indonesia’s richest family: Analysts" melaporkan bahwa Victor baru mengetahui status pencekalan tersebut saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta awal pekan ini sepulang dari perjalanan keluarga ke Jepang.

Bakti BCA Hadir Langsung Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Bencana di Sumatra

Ketika melalui gerbang imigrasi otomatis, muncul tanda merah. Victor lalu dihampiri pejabat dari Kejaksaan Agung yang memberitahukan status hukumnya.

Analisis Politik dan Dinamika Kekuasaan

Analis politik Universitas Indonesia, Dr. Boni Hargens, mengatakan kepada The Straits Times bahwa pencekalan ini telah menyoroti keluarga Hartono—yang dianggap dekat dengan Presiden Joko Widodo.

Ia menilai, perkembangan ini dapat dipersepsikan sebagai langkah “terhadap loyalis pemerintahan sebelumnya guna menghapus sisa-sisa pengaruh dari kekuasaan.”

“Di tingkat elite, saya melihat harmoni antara Prabowo dan Jokowi,” ujar Boni. “Namun harmoni itu tidak sepenuhnya sejalan dengan perasaan kolektif pendukung mereka.”

Baca Juga: Pemerintah Malaysia akan Larang Anak di Bawah 16 Tahun Pakai Medsos

Pemerintahan Jokowi (2014–2024) dikenal ramah terhadap dunia usaha dengan agenda reformasi investasi, perizinan, dan pertumbuhan ekonomi.

Pada 2016, Grup Djarum mendapat izin perpanjangan masa sewa sebuah hotel besar di pusat Jakarta dari 30 tahun menjadi 50 tahun.

Izin tersebut sebenarnya disetujui pertama kali pada 2010, namun kemudian dipersoalkan oleh BPK atas dugaan “ketidakwajaran”.

Nuansa Politik: Rivalitas yang Berubah Menjadi Arah Baru

Prabowo dan Jokowi adalah rival dalam Pilpres 2014 dan 2019—keduanya dimenangkan Jokowi. Namun pada 2019, Jokowi menunjuk Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sebagai bentuk rekonsiliasi setelah pemilu yang penuh polarisasi.

Pada Pilpres 2024, Jokowi mendukung Prabowo, dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Prabowo.

Konstitusi Indonesia membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode.

Namun muncul spekulasi adanya peningkatan ketegangan antara kedua kubu setelah Prabowo mengganti sejumlah pejabat era Jokowi pascapemilu 2024.

Saat ditanya rencana langkah hukum keluarga Hartono, juru bicara Djarum, Budi Darmawan, menjawab:

“Kami menghormati, mematuhi, dan menaati hukum, serta akan mengikuti seluruh prosedur.”

Tonton: China Laporkan Jepang ke PBB, Protes Pernyataan Takaichi!

Dampak Politiknya

Dosen dan peneliti politik Universitas Surabaya, Dr. Dede Utomo, mengatakan:

“Kami sering mendiskusikan dan memprediksi berapa lama masa bulan madu Prabowo–Jokowi akan berlangsung. Wajar jika suatu saat Presiden Prabowo berupaya mandiri dari pengaruh pendahulunya.”

Ia menambahkan bahwa dampaknya tidak akan besar:

“Mungkin akan ada sedikit riak dan drama, namun tidak berkepanjangan.”

Selanjutnya: Harga Emas Lanjut Terkoreksi, Menanti Data Ekonomi AS di Pekan Ini

Menarik Dibaca: Cara Daftar Internet Rakyat dengan Mudah, Cuma Bayar Rp 100 Ribuan