JAKARTA. Polemik Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Sudirman Said dengan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir, nampaknya bakal berlarut.

Menteri Badan Usaha  Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno kini ikut bersuara di ranah publik. Menteri yang membawahi banyak perusahaan milik negara ini, kemarin (25/7) mengatakan, tugas PLN tak cuma mengurus proyek listrik 35.000 Megawatt (MW), tapi juga menangani proyek listrik sebelumnya mangkrak.

PLN juga harus mencari  pendanaan serta membayar utang atas proyek listrik, "Jadi, mencari keuntungan dari mana?" ujar Rini, menjawab keluhan Sudirman yang sebelumnya minta PLN tak dibebani mencari keuntungan semata. (KONTAN, Sabtu 23 Juli 2016).

Dirut PLN menambahkan, PLN tak ingin memperlambat proyek listrik Presiden Joko Widodo. Hanya, "Proses tender, pra kualifikasi hingga penentuan pemenang proyek-proyek listrik butuh waktu," ujar Sofyan.

Apalagi, kata dia, swasta yang berminat jadi independent power producer (IPP) harus menelaah kelayakan proyek sekaligus menyesuaikan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025. Sofyan menegaskan, mega proyek setrum 35.000 MW dan proyek transmisi 46.000 kilometer masih sesuai rencana.

Hingga Juli ini, Sofyan mengklaim telah meneken perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) 19.000 MW. Hanya, Sofyan mengaku proyek listrik yang sudah financial closing alias siap jalan baru segede 3.000 MW-4.000 MW.

Sofyan beralasan, tahapan satu proyek untuk bisa masuk ke jenjang pendanaan, butuh waktu sekitar enam bulan sampai satu tahun. Maklum, kebutuhan dana di proyek listrik ini bisa mencapai Rp 20 triliun sampai Rp 30 triliun.

Meski begitu, Sofyan optimistis hingga akhir tahun ini, proyek  sebesar 19.000 MW akan jalan. Sebab, ada proyek sebesar 5.000  MW tidak perlu financial closing lantaran merupakan ekspansi proyek lama. " Sisanya akan dikebut hingga akhir tahun," ujarnya.

Heru Dewanto, Dewan Penasehat Asosiasi Produser Listrik Swasta Indonesia menilai,  keberhasilan proyek 35.000 MW bila seluruh proyek bisa beroperasi sesuai target yakni 2019-2020. Ia pesimis target itu bisa tercapai.  Sebab, konstruksi listrik butuh waktu 4,5 tahun. "Dengan kondisi saat ini, proyek listrik baru bisa jalan 2021," ujarnya.

Padahal, Kebutuhan listrik vital untuk mendorong ekonomi, apalagi pemerintah tengah menggerakkan  industri hilir. Masalahnya, pemadaman listrik masih acap terjadi.

Hitungan Price Water Coopers (PwC) menyebut, akibat pemadaman listrik sejak awal 2015, tujuh industri manufaktur Indonesia mengalami kerugian hingga Rp 5,6 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia