KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ketua Umum PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri melarang semua kader partainya berbicara sekaligus menanggapi isu Capres-Cawapres 2024. Larangan ini tertulis dalam surat tentang komunikasi politik yang ditandatangani Megawati dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus 2021 lalu. Surat dengan nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 ini ditujukan kepada DPP PDIP, anggota fraksi PDIP DPR, DPD dan DPC PDIP, anggota fraksi PDIP DPRD, serta kepala daerah/wakil kepala daerah kader PDIP se-Indonesia.
Baca Juga: PDIP minta pemerintah perhatikan 4 kebijakan dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 Surat ini juga memuat sanksi disiplin dari internal partai jika melakuka pelanggaran. Suray juga berisi penegasan dalam pasal 15 huruf f AD/ART PDIP tahun 2019 bahwa ketua umum bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan calon presiden dan/atau calon wakil presiden. “Semua kader berdisplin untuk tidak memberikan tanggapan terkiat pencalonan presiden dan wakil presiden. Pelanggaran akan ketentuan in akan diberikan sanksi disiplin parta,” tulis surat DPP PDIP yang dikutip KONTAN. Pembahasan calon presiden dan wakil presiden, dalam surat tersebut juga disebutkan belum masuk prioritas partai. Saat ini, agenda utama PDIP adalah membantu rakyat dalam upaya menangani seluruh dampak pandemi Covid-19.
