KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pengusaha menyebut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 tak berdampak signifikan bagi ekonomi. Saat ini Pilkada serentak dilakukan di 270 daerah yang diikuti oleh 735 pasangan calon.

Kondisi pandemi virus corona (Covid-19) membuat perubahan gaya kampanye yang menurunkan tingkat konsumsi."Tahapan Pilkada tahun ini banyak diramaikan via sosmed dan virtual sehingga transaksi ekonomi sangat minim terjadi," ujar Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta Sarman Simanjorang dalam siaran pers, Rabu (9/12).

Sarman menjelaskan sebelumnya Pilkada memang mampu menjadi pendorong ekonomi daerah. Hal itu dikarenakan pada masa kampanye terdapat nilai transaksi yang tinggi.

Baca Juga: Tingkat kepatuhan protokol kesehatan saat Pilkada serentak di atas 89%

Dalam kondisi normal perputaran uang saat Pilkada disampaikan Sarman bisa mencapai Rp 5 triliun dari dana kampanye pasangan calon. Hal itu akan berdampak pula pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Namun, pada Pilkada kali ini disebut Sarman dilakukan dalam paket hemat. Termasuk juga tahapan kampanye yang dilakukan oleh pemerintah. "Dana kampanye yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 20 triliun perputarannya sangat terbatas," terang Sarman.

Angka tersebut mayoritas dibelanjakan kebutuhan Pilkada seperti surat suara, kotak suara, dan alat kesehatan yang menunjang pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Dari angka tersebut yang sampai kepada masyarakat pun tidak banyak sehingga tidak signifikan mendorong ekonomi.

Selanjutnya: Polda Metro Jaya: Pilkada Depok dan Tangsel berjalan sesuai rencana dan aman

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli