KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengumuman Presiden Joko Widodo yang mengonfirmasi adanya dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang positif Virus Corona menimbulkan kepanikan di beberapa daerah di Tanah Air.

Kepanikan tersebut muncul dalam bentuk beberapa hal, misalnya saja tindakan panic buying atau berbelanja dalam jumlah besar, baik itu belanja kebutuhan makanan, obat-obatan dan vitamin, hand sanitizer serta masker. Akibat tingginya permintaan, harga masker melonjak tajam hingga beberapa kali lipat.

Baca Juga: Tunggu suku bunga dipangkas lagi, indeks IDMA bakal kembali naik

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan, melonjaknya harga masker tidak sejalan dengan perlindungan konsumen. Fenomena ini disebutnya sebagai tindakan mengeksploitasi kebutuhan konsumen dengan mengambil untung berlebihan.

Fenomena ini juga berpotensi melanggar UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ia meneruskan, bahwa fenomena ini mengabaikan hak-hak konsumen.

“Perilaku menimbun barang untuk mengambil keuntungan di luar kewajaran tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar etika bisnis. Dalam sisi hukum, pedagang melanggar Pasal 107 di UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan dapat dipidanakan paling lama lima tahun dan/atau denda lima puluh miliar rupiah,” kata Ira, Selasa (3/3).

Pasalnya, setelah pengumuman WNI positif Virus Corona, harga sekotak masker bisa mencapai Rp1,7 juta di toko online  yang diakibatkan lonjakan permintaan. Ira berpendapat, ini merupakan saat yang tepat untuk konsumen agar mengerti hak-hak mereka.

"Bagi konsumen yang merasa dirugikan, mereka bisa melakukan laporan pengaduan pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)," kata dia.

Baca Juga: Semua pasien sembuh dan belum ada lagi kasus virus corona di Vietnam, ini rahasianya

Editor: Noverius Laoli