KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membatalkan sanksi dan tarif utama AS yang terkait dengan Rusia.

Pembatalan ini hanya beberapa hari sebelum ketentuan tersebut mulai berlaku berdasarkan undang-undang yang Trump tandatangani bulan lalu. Pembatalan ini mencakup bea atas barang-barang dari Rusia serta penalti bagi pihak yang membeli minyak dan gas dari negara tersebut.

Dalam perintah eksekutif yang dirilis Gedung Putih pada Jumat (16/10/2026), Trump menyatakan, pembatalan tersebut dilakukan demi kepentingan nasional Amerika Serikat.

Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia atas invasi mereka ke Ukraina yang dimulai pada tahun 2022. Namun, Trump justru menunjukkan sikap yang lebih lunak terhadap Moskow, sembari melontarkan kritik terbuka terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy—bahkan sempat menyiratkan bahwa Kyiv memerlukan pemimpin baru.

Baca Juga: Indeks Wall Street Anjlok di Akhir Pekan, Pasar Khawatir Prospek AI dan Harga Minyak

Dalam sebuah pesan yang diunggah di platform X pada hari Sabtu (17/10/2026), Zelenskiy menyatakan, langkah terbaru Trump ini justru memberikan keberanian lebih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Penghentian sanksi AS, pelonggaran tekanan terhadap pihak agresor, serta imbalan finansial bagi Putin—semua ini hanya akan mendorongnya untuk terus melancarkan serangan. Kita tidak boleh menyerah," tulis Zelenskiy seperti dikutip Reuters.

Ia menambahkan, pada hari Jumat, Rusia telah menyerang lebih dari 15 lokasi pembangkit dan transmisi listrik di Ukraina. "Kita harus terus berupaya untuk mengakhiri perang ini. Mengakhirinya, bukan justru memberikan alasan bagi Putin untuk terus melanjutkannya tanpa batas waktu," kata Zelenskiy.

Menurut para analis, langkah-langkah baru tersebut—yang muncul beberapa minggu sebelum pemilihan paruh waktu AS, di mana Partai Republik yang diusung Trump berjuang mempertahankan kendali tipis mereka di kedua kamar Kongres—berisiko memicu kenaikan harga minyak lebih lanjut.

Undang-undang yang dibatalkan Trump tersebut seharusnya memberlakukan tarif hingga 100% dalam waktu 30 hari terhadap semua barang yang masuk ke AS dari lima negara pengimpor minyak mentah atau gas Rusia terbesar.

Ketentuan ini juga berlaku bagi negara mana pun yang dengan sengaja membeli minyak atau gas Rusia 30 hari setelah undang-undang tersebut disahkan, atau termasuk dalam lima negara teratas yang membantu Rusia menghindari sanksi.

Perintah tersebut menyatakan bahwa pengecualian (waiver) akan tetap berlaku sampai Trump atau para pejabat tingginya memutuskan bahwa "tindakan lebih lanjut dianggap tepat."

Trump menandatangani Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 (Undang-Undang Sanksi terhadap Rusia dan Iran atas nama Lindsey O. Graham) pada pertengahan September 2026.

"Saya telah menyampaikan sertifikasi kepada Kongres bahwa pemberian pengecualian tersebut pada saat ini sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat," ujar Trump dalam perintah tersebut.

Baca Juga: Zelenskiy: Ukraina, AS, dan Rusia Berpeluang Bertemu di KTT G20

Negara-negara seperti China dan India, yang merupakan pembeli minyak Rusia terbesar, telah menyampaikan kekhawatiran terkait rancangan undang-undang sanksi terhadap Rusia tersebut.

Beijing menyatakan bahwa mereka secara konsisten menentang yurisdiksi ekstrateritorial yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional. Sementara India memperingatkan Washington bahwa penerapan tarif baru dapat memengaruhi hubungan bilateral.

Undang-undang ini memberikan wewenang kepada presiden untuk memberikan pengecualian sanksi hanya dengan memberi tahu Kongres bahwa ia telah memutuskan bahwa sanksi tersebut tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

Tunduk kepada Putin

Anggota DPR AS dari Partai Demokrat asal Virginia, Don Beyer, mengecam keputusan Trump untuk memberikan pengecualian tersebut, dengan mengatakan bahwa Trump telah tunduk kepada Putin.

"Penyerahan diri Trump yang terbaru kepada Putin sekali lagi mengkhianati mitra kita di Ukraina dan mengabaikan niat jelas Kongres dalam undang-undang yang dirancang untuk menghukum Rusia atas perang agresi ilegalnya," kata Beyer dalam sebuah pernyataan.

Trump juga menghadapi kritik dari beberapa senator AS, termasuk dari Partai Republik, terkait kesepakatan diesel dengan Rusia baru-baru ini. Dalam kesepakatan tersebut, Trump setuju untuk mencabut sanksi terhadap ekspor Rusia, sementara Rusia setuju untuk memasok diesel ke pasar global guna menurunkan harga bahan bakar.

Baca Juga: China Dukung IMF Perketat Pengawasan Risiko Fiskal Negara Maju

Para anggota parlemen yang mengkritik kesepakatan ini menyatakan bahwa langkah tersebut justru akan membantu mendanai upaya perang Rusia.

Utusan investasi Putin, Kirill Dmitriev, menyebut pengecualian yang diberikan Trump sebagai "momen yang benar-benar bersejarah." Melalui unggahan di platform X, ia menyatakan bahwa undang-undang tersebut sebenarnya dapat menghentikan seluruh kerja sama ekonomi antara Rusia dan AS.