KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, masa kampanye pemilu pun segera di mulai. Momen tersebut diyakini menjadi angin segar bagi pemulihan ekonomi karena berpotensi memicu peningkatan konsumsi masyarakat.

Ekonom Senior Indef Iman Sugema mengatakan bahwa di tahun politik ini kebutuhan uang kartal atau uang tunai Indonesia akan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan para politisi akan menggunakannya sebagai transaksi politik mereka.

"Indonesia karena akan menghadapi tahun pemilu, ini saya kira demand untuk cash artinya uang kartal itu akan tinggi, karena semua transaksi politik itu dilakukan secara cash. Anda kan nggak mungkin secara terbuka transfer bank untuk transaksi politik," ujar Iman dalam Webinar Indef, Kamis (2/3).

Namun mengingat transaksi politik membutuhkan likuiditas yang lebih longgar, maka pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) perlu memikirkan bagaimana cara melonggarkan likuiditas tanpa harus menurunkan suku bunga.

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Penggunaan Aset BLU Dilakukan Sesuai Tata Kelola yang Ada

Di sisi lain, Iman melihat bahwa uang beredar akan mengalami peningkatan pada saat tiga bulan sebelum menjelang pesta demokrasi 2024. Dirinya menyebut, uang yang beredar tersebut bisa saja berasal dari luar negeri yang sifatnya ilegal akan masuk ke Indonesia.

Menurutnya, uang-uang yang berasal dari negara safe haven seperti Singapura akan dibawa oleh para politisi ke dalam negeri untuk membiayai segala aktivitas politik mereka.

"Uang-uang yang beredar di luar negeri termasuk di dalamnya uang haram itu akan masuk ke Indonesia, yang tadinya dikumpulkan oleh politisi A,B,C. Nah, ini kan kemudian dibawa masuk ke Indonesia untuk membiayai aktivitas politik mereka," katanya.

Dengan kondisi tersebut, Iman memperkirakan permintaan Rupiah akan menjadi lebih tinggi lantaran para politisi tersebut harus mengkonservasi dolar mereka ke dalam matang uang Indonesia.

Mengutip berita Kontan sebelumnya, Mandiri Sekuritas memperkirakan akan ada tambahan uang sekitar Rp 118,9 triliun hingga Rp 270,3 triliun saat proses pemilu berlangsung. Hal ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi