Membaca peta politik pasca ketok palu UU Pemilu



JAKARTA. Peta politik pemilu 2019 semakin mengerucut pada koalisi partai yang mengusung pemerintah. Terutama setelah hasil voting pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada Jumat (20/7) malam.

Di mana anggota DPR dari enam fraksi, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, dan PKB menyetujui paket A yang di dalamnya ada presidential treshold 20-25 %.

Sedangkan empat partai, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN memilih walk out dalam pemungutan suara.


Arif Wibowo, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan dengan kompaknya sikap enam fraksi pengusung pemerintah bisa menjadi sinyal pembentukan koalisi yang sama pada Pemilu 2019.

"Menurut saya sebaiknya tetap, sampai saat ini belum ada tanda tercerai berai," kata Arif pada KONTAN.

Ia melihat dengan dibentuknya koalisi jauh sebelum pemilu sangat diperlukan supaya bisa memberikan insentif kelembagaan relatif permanen.

Namun dia melihat PDI Perjuangan belum akan berencana meminang partai oposisi untuk bergabung pada Pemilu 2019. "Dinamika politik terus berjalan, sepanjang ada kecocokan visi kami memandang berkoalisi itu baik," jelasnya.

Politisi Partai Golongan Karya ( Golkar) Melchias Mekeng melihat dinamika yang terjadi sekarang, wajar publik melihat Golkar akan kembali 'mesra' berkoalisi pada pemilu 2019.

Namun ia menyatakan Partai Golkar belum berencana untuk membangun koalisi dalam Pemilu 2019. "Politik itu kan cair, semua orang maunya menang. Masih banyak dinamika yang akan terjadi, "kata Mekeng.

Mekeng menyatakan Partai Golkar masih akan fokus menyusun strategi pemenangan calon legislatif dulu. Namun ia bilang jika ada partai yang mempunyai visi sejalan makan Golkar bersedia bergabung. "Kita mau berjalan dengan partai yang mempunyai visi sejalan," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto