KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dinamika ekonomi global yang semakin kompleks menuntut Indonesia memiliki arah kebijakan yang tegas, seimbang, dan berpijak pada kepentingan nasional. Tantangan tersebut menjadi benang merah dua buku terbaru karya Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira, yang mengulas persaingan usaha, peran negara, serta pilihan strategis Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global. Dua buku tersebut berjudul “Di Balik Layar Persaingan Usaha: Praktik dan Penegakan di Indonesia” serta “Negara, Pasar, dan Keberanian Memilih: Esai-Esai Kebijakan dari Tengah Pusaran Krisis Global”.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Paling Tidak Pasti di Kuartal II, Begini Penyebabnya Keduanya merefleksikan pengalaman lebih dari dua dekade Anggawira sebagai pelaku usaha yang aktif bersentuhan dengan kebijakan publik dan regulasi ekonomi nasional. Buku pertama mengupas secara mendalam praktik persaingan usaha di Indonesia, termasuk tantangan penegakan hukum persaingan di tengah struktur pasar yang belum sepenuhnya efisien. Di dalamnya dibahas relasi antara regulator dan pelaku usaha, risiko distorsi pasar, hingga pentingnya kepastian hukum untuk mendorong iklim investasi dan pertumbuhan bisnis yang sehat. Sementara itu, buku kedua menyoroti perdebatan mendasar mengenai arah ideologi ekonomi Indonesia. Anggawira memotret dilema klasik antara mekanisme pasar bebas dan peran negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
Baca Juga: Sinyal Darurat Ekonomi Indonesia Dalam konteks krisis global, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia, pilihan kebijakan dinilai tidak lagi netral, melainkan membutuhkan keberanian politik dan kepemimpinan ekonomi. Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menilai buku tersebut relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, terutama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dihadapkan pada keputusan strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi. "Karya ini menggambarkan persimpangan krusial yang menentukan apakah Indonesia akan sepenuhnya menyerahkan diri pada pasar atau tetap memperkuat peran negara dalam melindungi kepentingan rakyat dan pelaku usaha domestic," ujarnya seperti dikutip, Jumat (9/1/2026). Ferry menambahkan, literatur kebijakan seperti ini penting untuk membantu pengambil kebijakan, dunia usaha, dan masyarakat memahami realitas ekonomi-politik yang dihadapi Indonesia, sekaligus menimbang risiko dan manfaat dari setiap pilihan kebijakan di tengah ketidakpastian global. Pandangan serupa disampaikan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. Ia menilai kedua buku tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga empiris karena lahir dari pengalaman langsung di lapangan.
Baca Juga: Airlangga: Industri Sawit Jadi Salah Satu Pilar Ekonomi RI di Tengah Tantangan Global Narasi yang disusun dinilai mampu menjembatani kepentingan regulator dan dunia usaha, terutama dalam isu persaingan usaha dan kebijakan ekonomi strategis. Menurut Silmy, tantangan utama ekonomi Indonesia ke depan adalah menciptakan keseimbangan antara efisiensi pasar, kepastian hukum, dan kepentingan nasional. Dalam konteks itu, buku Anggawira memberikan perspektif yang relevan untuk membaca dilema kebijakan yang kerap dihadapi pemerintah. Secara lebih luas, Anggawira menegaskan bahwa penulisan buku ini juga merupakan upaya meningkatkan literasi ekonomi di Indonesia, yang dinilainya masih tertinggal secara global. Ia berharap gagasan yang dituangkan tidak hanya menjadi konsumsi kalangan elite kebijakan, tetapi juga memperluas pemahaman publik mengenai isu-isu ekonomi dan bisnis strategis.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04% Kuartal III 2025, Belanja Pemerintah Harus Didorong Peluncuran dua buku tersebut digelar di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Jumat (9/1/2026), dan dirangkaikan dengan diskusi ekonomi yang menghadirkan sejumlah tokoh nasional.
Hadir antara lain Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Ketua KPPU Dr Fanshurullah Asa, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, Rektor IPB University Dr Alim Setiawan Slamet, Direktur Utama PT Krakatau Steel Muhammad Akbar Djohan, serta sejumlah akademisi dan anggota DPR RI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
