KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Merek bukan sekadar identitas sebuah produk barang atau jasa, melainkan juga sebuah alat yang mampu meningkatkan reputasi produk di pasar. “Karena itu perlindungan terhadap merek harus menjadi kesadaran para pelaku usaha. Pelaku usaha harus segera mendaftarkan merek produk mereka,” kata Program Manager Women Working Group (WWG), Halida Zia, dalam keterangan tertulis dari hasil webinar, Sabtu (17/4). Salah satu kegiatan masih bertahan di kala pandemi adalah sektor informal dengan skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terkait perlindungan merek pelaku UMKM, Ketua Umum Perkumpulan Bumi Alumni (PBA), Ary Zulfikar menyampaikan, pelaku UMKM kadang melupakan pentingnya pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Padahal, salah satu kekuatan produk agar diterima di masyarakat adalah menciptakan kekuatan branding melalui pengelolaan HKI. “Namun, kadang hal ini sering diabaikan oleh perusahaan mikro, kecil, dan menengah,” kata Ary, yang juga menjabat Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Memiliki nilai ekonomi, UMKM harus mendaftarkan merek yang mereka miliki
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Merek bukan sekadar identitas sebuah produk barang atau jasa, melainkan juga sebuah alat yang mampu meningkatkan reputasi produk di pasar. “Karena itu perlindungan terhadap merek harus menjadi kesadaran para pelaku usaha. Pelaku usaha harus segera mendaftarkan merek produk mereka,” kata Program Manager Women Working Group (WWG), Halida Zia, dalam keterangan tertulis dari hasil webinar, Sabtu (17/4). Salah satu kegiatan masih bertahan di kala pandemi adalah sektor informal dengan skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terkait perlindungan merek pelaku UMKM, Ketua Umum Perkumpulan Bumi Alumni (PBA), Ary Zulfikar menyampaikan, pelaku UMKM kadang melupakan pentingnya pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Padahal, salah satu kekuatan produk agar diterima di masyarakat adalah menciptakan kekuatan branding melalui pengelolaan HKI. “Namun, kadang hal ini sering diabaikan oleh perusahaan mikro, kecil, dan menengah,” kata Ary, yang juga menjabat Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
