KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memainkan peran krusial sebagai motor ekonomi dan garda terdepan untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian ekonomi, serta krisis geopolitik global yang dinamis.

Melalui penguatan kinerja, konsolidasi dan restrukturisasi strategis di bawah BPI Danantara, BUMN berfungsi sebagai penopang utama ekonomi, terutama dalam menghadapi lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok dunia.

Hanya saja, perang Amerika Serikat (AS)-Iran menekan BUMN Indonesia akibat lonjakan harga energi/minyak dunia, pelemahan rupiah, dan kenaikan biaya logistik. Lonjakan harga minyak mentah dunia mengerek biaya produksi dan beban impor bahan bakar (BBM) yang pada akhirnya bisa memengaruhi kinerja keuangan. 

Sementara gangguan jalur pelayaran di Timur Tengah, yang berlangsung lama berpotensi menurunkan trafik pelayaran dan penerbangan, serta pengiriman barang. Di sisi lain, kenaikan harga bahan baku dan keterlambatan pasokan logistik mengganggu operasional produksi.

Direktur Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Boy Robyanto mengatakan, Selat Hormuz adalah chokepoint sistemik, bukan sekadar titik peta. Faktanya, 25% perdagangan minyak seaborne dunia melewati jalur ini, 20% perdagangan LNG global terkait Qatar dan UAE, serta 20 million barrels per day (mb/d) crude dan oil products melalui Selat Hormuz.

"Jalur sempit ini jadi pilihan bypass terbatas, dan mayoritas arus energi bergerak ke Asia. Implikasinya, gangguan fisik yang sempit berubah menjadi shock harga, asuransi, shipping, dan logistik pelabuhan yang luas," katanya dalam seminar nasional Prospek dan Tantangan BUMN di Tengah Krisis Geopolitik Global yang digelar BUMN Research Group (BRG) Lembaga Management FEB UI, Kamis (30/4/2026).

Boy menegaskan, bagi Pelindo sebagai operator pelabuhan, risiko terbesar bukan hanya volume turun, tetapi pola kedatangan kapal yang tidak normal. Apalagi, Pelindo sebagai simpul kritis, sebagai Indonesia Maritime Gateway. Artinya, saat krisis global mendisrupsi pola pelayaran, respons operasional Pelindo menentukan stabilitas logistik domestik dan readiness yang berdampak sistemik.

"Pelindo bukan sekadar operator terminal fisik. Pelindo adalah konduktor tata kelola ekosistem. Kegagalan adaptasi di titik ini berarti kelumpuhan logistik nasional. Sebab, mencakup 95% pangsa pasar petikemas Indonesia dengan kapasitas mencapai 18,8 juta Teus," sebutnya.

Boy membeberkan sejumlah risiko yang mengancam operator pelabuhan akibat konflik di Timur Tengah. Efek kenaikan hara BBM memberikan tekanan langsung pada OPEX alat, tug, pilotage, genset, trucking-linked services, dan margin. Selanjutnya, adanya penurunan trafik kapal/barang jika krisis geopolitik global berlangsung panjang, sehingga trafik pelayaran internasional melemah.

Tak cuma itu, jadwal kedatangan kapal yang tidak teratur meemicu arrival bunching, waiting time, dan yard pressure. Risiko turunannya, informasi yang terlambat memperbesar eskalasi komersial dan risiko service level agreement (SLA) di pelabuhan. Selain itu, terjadi maintenance backlog, hingga gangguan IT/cyber dan demotivasi. "Saat kapal terlambat lalu tiba berdekatan, krisis global berubah menjadi bottleneck lokal di berth, yard, gate, alat, dan SDM," tandasnya.

Dalam menghadapi situasi tersebut, kata Boy, Pelindo tidak mengendalikan geopolitik, tetapi mengendalikan readiness, execution discipline, dan kecepatan keputusan. Pelindo menjaga gateway nasional melalui network balancing, kesiapan alat, fleksibilitas berth-window, dan layanan prioritas barang strategi. "Setiap eskalasi perlu hak keputusan, owner, deadline, dan decision log agar respons tidak terlambat ketika pola kedatangan kapal berubah," tandasnya.

Sementara BUMN tambang di Indonesia berpotensi diuntungkan oleh krisis di Selat Hormuz, terutama karena potensi kenaikan harga komoditas energi global. Perusahaan tambang anggota holding industri pertambangan Mining Industry Indonesia (MIN ID) diuntungkan dari lonjakan harga batubara dan mineral akibat gangguan pasokan energi global. Meski diuntungkan dari segi harga, krisis ini juga membawa tantangan logistik, seperti potensi hambatan impor bahan baku pendukung tambang, misalnya sulfur untuk fasilitas smelter.

Division Head of Corporate Strategy MIND ID Aulia Mulki Oema, mencermati, konflik AS-Iran memicu gangguan supply minyak dan gas, serta kerusakan infrastruktur yang berpotensi melemahkan ekonomi global dan meningkatkan ketidak pastian ekonomi. "Penutupan Selat Hormuz akibat konflik ini mengakibatkan penurunan produksi dan perdagangan minyak dan gas, serta kerusakan fasilitas produksi industri energi dan mineral," ujarnya.

Menurut Aulia, efek domino perang AS-Iran atas terganggunya produksi minyak dunia yang menyebabkan lonjakan harga minyak akan memberikan dampak signifikan pada negara net importer minyak, termasuk Indonesia. Adapun peningkatan biaya energi dan logistik berpotensi memantik terjadinya stagflation, dimana harga barang naik disertai dengan terjadinya resesi. Di sisi lain, kerusakan infrastruktur industri akan membutuhkan biaya dan waktu untuk reparasi, selain juga mengubah dinamika pasar.

Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan kondisi geopolitk, MIND ID terus memperkokoh pilar srtategis dan pendukung dengan mengembangkan portofolio komoditas yang sesuai kebutuhan masa depan, lewat konsolidasi sumberdaya komoditas strategis yang dimiliki Indonesia yakni tembaga, emas, nikel, bauksit dan high caloric-value coal.  

Kedua, hilirisasi bernilai tambah di sepanjang rantai nilai yang strategis. Ketiga, kinerja operasi mencapai top quartile didukung oleh teknologi digital dan AI. Keempat, memimpin pasar melalui inovasi teknologi , model bisnis, dan komersial.

Aulia bilang, kondisi saat ini juga menempatkan komoditas mineral pada posisi strategis untuk mendukung mineral based industrialization. Indikartornya, permintaan energi transisi dan data center (AI) meningkat secara struktural, menjadikan komoditas tambang sebagai raw materials yang semakin strategis. Sementara ketegangan geopolitik global berpotensi mempercepat permintaan atas mineral untuk energi , data center dan sektor pertahanan serta emas sebagai safe haven.

"Penguatan penguasaan sumber daya mineral strategis menjadi kunci peningkatan posisi geopolitik dan ketahan an nasional Indonesia," jelasnya. Aulia menambahkan, akselerasi program hilirisasi berbasis natural resource untuk industrialisasi adalah peluang untuk meningkatkan nilai tambah domestik dan menavigasi perlambatan ekonomi dunia

Setali tiga uang. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, juga telah menciptakan guncangan besar pada rantai pasok global. Selat Hormuz merupakan arteri vital perdagangan dunia, yang mengangkut sekitar 30% distribusi pupuk internasional, terutama urea berbasis gas alam dari produsen raksasa seperti Qatar, Iran, dan negara-negara Teluk lainnya.

Gangguan ini tidak hanya menyebabkan kelangkaan stok pupuk di banyak negara importir, tetapi juga memicu lonjakan harga urea hingga dua kali lipat dalam waktu singkat. Akibatnya, negara-negara importir besar menghadapi ancaman serius: penurunan drastis produksi pertanian, peningkatan biaya input petani, inflasi pangan, hingga risiko gangguan ketahanan pangan nasional.

Selain memberikan tekanan, krisis Selat Hormuz membuka peluang bagi PT Pupuk Indonesia untuk membuka kran ekspor pupuk. PT Pupuk Indonesia menetapkan target produksi urea sebesar 7,8 juta ton sepanjang tahun 2026. Sementara kebutuhan domestik diperkirakan hanya sekitar 6,3 juta ton. Hal ini menghasilkan surplus produksi sekitar 1,5 juta ton, dengan potensi mencapai 2 juta ton jika operasional pabrik berjalan optimal dan efisiensi meningkat.

Kapasitas produksi urea nasional secara keseluruhan mencapai 9,36 hingga 9,4 juta ton per tahun, didukung oleh kapasitas total Pupuk Indonesia Group yang mencapai 14,8 juta ton per tahun (termasuk NPK, ZA, dan jenis pupuk lainnya). Dengan kata lain, produksi pupuk Indonesia dipastikan aman dari gangguan kendati terjadi konflik geopolitik di Timur Tengah.

Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira menjelaskan, konflik di Timur Tengah memang sangat krusial karena 40% pasokan urea dari negara-negara sekitar Selat Hormuz. Karena itu, tidak hanya krisis energi, tetapi konflik di Timur Tengah ini bisa membawa pula krisis pangan.

Namun, PT Pupuk Indonesia menggunakan banyak sumber. Phosphat rock diimpor dari negara-negara Afrika Utara, seperti Maroko, Mesir, Aljazair, dan Jordania. "Kalium klorida diperoleh dari negara-negara sekitar kutub, seperti Belarusia, Rusia, dan Kanada," bebernya.

Yehezkiel menyebutkan, keunggulan utama Indonesia terletak pada pasokan gas alam domestik yang kompetitif dan relatif aman dari fluktuasi harga internasional, berbeda dengan negara-negara yang bergantung pada impor LNG atau bahan baku mahal. Gas bumi adalah bahan baku utama dalam produksi pupuk, terutama pupuk urea. Lebih dari 70% komponen biaya produksi pupuk urea ditentukan oleh harga gas bumi.

Mengingat pentingnya peran pupuk dalam menjaga ketahanan pangan, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan HGBTuntukindustripupuk. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk menekan biaya energi pada sektor-sektor strategis, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan pertanian.

"Industri pupuk memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Ketersediaan pupuk sangat menentukan produktivitas pertanian," imbuh Yehezkiel. Lebih dari itu, di tengah sejumlah negara sahabat yang kesulitan pasokan pupuk, Indonesia bisa memasok kebituhan mereka dengan stabilitas produksi pupuk di dalam negeri.

Sejatinya, konflik geopolitik global terutama di Timur Tengah turut membawa dampak nyata bagi UMKM di Indonesia, di mana harga bahan baku naik, rantai pasok terganggu, dan daya beli masyarakat melemah, serta tekanan inflasi. Konflik geopolitik memantik lonjakan harga bahan baku plastik dan minyak mentah dunia, menyebabkan harga kemasan plastik melambung hingga 100%. Kenaikan harga energi dan gangguan pasokan bahan baku (seperti nafta) meningkatkan biaya operasional secara signifikan.

Meskipun begitu, UMKM tetap menjadi tulang punggung ekonomi dengan ketahanan yang relatif baik karena sifat bisnisnya yang granular dan berorientasi domestik. Kepala Divisi Klaim Jamkrindo, Ceriandri Widuri menegaskan, peran strategis Jamkrindo dalam memperkuat UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, khususnya di tengah pengembangan ekosistem Danantara.

"Melalui layanan penjaminan kredit, Jamkrindo terus mendorong akses pembiayaan yang lebih luas, aman, dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM, sekaligus mendukung peningkatan daya saing usaha agar mampu tumbuh dan beradaptasi menghadapi tantangan ekonomi global," katanya.

Ceriandri menyebutkan, Jamkrindo hadir memberikan pejaminan terhadap kredit UMKM yang disalurkan oleh pihak perbankan yang semakin selektif. Yang terang, di tengah ketekanan krisis global dan kondisi makro yang terus semakin mengacam, plus penuh ketidakpastian, tentunya ini menimbulkan financial gap yang semakin melebar.

"Terkait dengan bagaimana UMKM ini bisa melanjutkan bisnis dan usaha mereka, Jamkrindo hadir sebagai perusahaan penjamin yang ingin juga supaya menjaga kebutuhan modal UMKM. Di sini penjamin hadir sebagai bridging yang menjembatani kebutuhan dari sisi perbankan," paparnya.

Kontribusi UMKM bagi perekonomian nasional sangat signifikan. Pada awal 2026, Indonesia memiliki sekitar 66 juta pelaku UMKM, dengan lebih dari 10 juta di antaranya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Sektor ini berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB nasional (±Rp9.580 triliun) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, menjadi tulang punggung utama perekonomian. Namun, sekitar 44 juta UMKM masih menghadapi tantangan akses pembiayaan formal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News