KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemanfaatan energi terbarukan yang masif akan berdampak pada pengembangan industri manufaktur energi terbarukan, termasuk mendukung ekosistem hidrogen hijau yang lebih efisien.

Oleh karena itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah meningkatkan bauran energi terbarukan dan memperkuat rantai pasoknya guna mencapai kemandirian energi national. 

IESR melihat potensi energi terbarukan Indonesia bisa mencapai 3.687 G. Namun, untuk memanfaatkan potensi itu, diperlukan pengembangan rantai pasok manufaktur energi terbarukan agar energi terbarukan dapat diakses dengan biaya kompetitif dan terjangkau serta menjamin ketahanan energi berkelanjutan. 

Selain itu, energi terbarukan dibutuhkan sebagai upaya penurunan emisi dalam menghasilkan energi bersih dan produksi hidrogen hijau. 

Farid Wijaya, Analis Senior Bahan dan Energi Terbarukan IESR, mengatakan, pemerintah dapat memanfaatkan potensi mineral kritis Indonesia sebagai bagian program Hilirisasi sebagai upaya awal.

“Melalui program tersebut, pemerintah dapat mengembangkan industri manufaktur PLTS, turbin angin dan baterai sebagai media penyimpanan energi listrik yang sangat bergantung dengan ketersediaan mineral kritis.,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (7/11).

Baca Juga: Delta Electronics Perluas Ekspansi dan Fokus pada Inovasi Berkelanjutan di Indonesia

Menurutnya, hal itu penting untuk dapat memenuhi kebutuhan PLTS dan PLTB domestik dan menjadikan pasar domestik sebagai pasar utama dan prioritas.

Sementara itu, Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM, Muhamad Alhaqurahman Isa mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun peta jalan hidrogen yang direncanakan terbit pada awal 2025.

Ia bilang, peta jalan tersebut disusun dengan pendekatan berbasis permintaan. Proyeksi kebutuhan hidrogen pada 2060 mencapai 9,2 juta ton untuk kebutuhan domestik, sementara proyeksi produksi bisa mencapai 17 juta ton dengan ekspektasi sebagian produksi untuk pemenuhan kebutuhan ekspor. 

“Tahap inisiasi antara 2025 hingga 2034 akan difokuskan pada persiapan, seperti peta jalan, studi kelayakan,FGD, dan perancangan insentif,” kata  Alhaqurahman dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 

Pada peta jalan net zero emission (NZE) sektor energi Kementerian ESDM,  pemerintah memproyeksikan kapasitas PLTS sebesar 115 GW pada 2060 yang diperkirakan membutuhkan estimasi investasi sekitar US$ 110,6 miliar. 

Farid bilang, Indonesia berpeluang memastikan investasi dipenuhi dari industri dan jasa domestik terutama untuk komponen modul surya, sistem dan komponen penyeimbangan pembangkit listrik, biaya pengembangan dan tenaga kerja yang terpusat di pasar domestik sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi domestik. 

Baca Juga: Dorong Energi Bersih, Sucofindo Dukung Program Energy Transition Mechanism

Dengan kesiapan industri dan jasa yang baik, Indonesia berpotensi memanfaatkan sekitar 90% nilai investasi tersebut untuk pertumbuhan pasar PLTS domestik. 

Menurutnya, rantai pasok untuk PLTS di Indonesia sudah berkembang dibanding PLTB dan baterai. Program hilirisasi barang tambang, khususnya yang sudah diklasifikasikan sebagai mineral kritis, juga berpotensi mempercepat pengembangan industri manufaktur energi terbarukan.

“Hal ini dapat mendorong akselerasi adopsi energi terbarukan dan keamanan rantai pasok dalam menjamin adopsi itu terjadi sebagai bagian dari ketahanan energi nasional dan kemandirian rantai pasok teknologi energi terbarukan,” jelas Farid.

IESR menekankan pentingnya pembentukan ekosistem energi terbarukan mulai dari kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung pasar energi terbarukan di Indonesia. Keberadaan kebijakan ini akan memberikan rasa aman dalam berinvestasi. 

Untuk itu, langkah penting yang diperlukan antara lain menyusun peta jalan untuk peningkatan pemanfaatan energi terbarukan serta industri manufaktur terkait sebagai bagian dari program hilirisasi. “Selain itu, pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang jelas dan mudah diakses untuk pembiayaan, insentif, dan subsidi bagi industri energi terbarukan,” pungkas Farid.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dina Hutauruk