KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemindahan ibu kota ke Penajam, Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur akan membawa berkah bagi para pengembang yang memiliki landbank di wilayah tersebut. Maklum, pembangunan kawasan ibu kota baru akan turut menggerakkan bisnis properti para pengembang.

Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) Hari Gani mengatakan, sampai saat ini setidaknya ada beberapa pengembang yang memiliki lahan baik di sekitar Balikpapan maupun Samarinda yang memiliki akses langsung ke ibu kota baru itu. “Ada Ciputra, Sinarmas Land, Agung Podomoro Land, dan WIKA Realty,” bebernya Hari, Rabu (28/8).

Bagi Hari, hal itu merupakan rezeki bagi masing-masing pengembang yang memang memiliki lahan di sekitar ibu kota itu. Toh menurutnya, sebagian di antaranya bahkan telah memiliki lahan itu sejak 15 tahun yang lalu. “Jadi selama ini, lahan itu kan belum berkontribusi,” tambahnya.

Baca Juga: Pemerintah tidak ada rencana bangun bandara dan pelabuhan di ibu kota baru

Adapun lahan yang dengan potensi permintaan tinggi adalah di sepanjang jalan Balikpapan – Samarinda.

Hanya saja, investasi properti bagi pengembang yang belum memiliki lahan di sekitar lokasi itu, berisiko tinggi. 

Karenanya, menurut Hari musti ada dasar hukum serta masterplan yang jelas sehingga pembangunan bisa berlangsung baik. Hal itu juga bakal berdampak baik bagi pengembang yang mau melakukan pengembangan lahan di sekitar daerah tersebut.

Sebab, proyek pemindahan ibu kota bisa berlangsung panjang. “Bisa lebih dari dua atau tiga periode kepemimpinan presiden,” katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (28/8).

Baca Juga: Terdapat landbank pengembang di sekitar lokasi ibu kota baru, punya siapa saja?

Hari juga menambahkan, setidaknya dalam ibu kota baru tidak akan sebesar kota-kota yang sudah ada di sekitarnya seperti Samarinda dan Balikpapan. “Kawasan komersial misalnya, pasti ada tapi tidak sebesar di kota yang sudah lama eksis. Pemindahan ibu kota bukan berarti memindahkan Jakarta,” tambahnya.

Memang, pemerintah hanya akan memanfaatkan lahan negara dan harga lahan di sekitarnya sudah dilakukan land freezing. Belum diketahui lahan mana saja yang dikenakan land freezing.

Tapi dari perencanaan yang ada, sekitar 2.000 hektare akan dimanfaatkan pusat pemerintahan inti, 40.000 hektare untuk pendukung, dan 200.000 hektare untuk keperluan lainnya.

Hari mengatakan, di luar lahan 200.000 hektare itulah pengembang bisa melakukan investasi properti. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi