BANDUNG.Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan munculnya dugaan korupsi pengelolaan dana haji, diawali dari riset yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2009-2010 lalu

Suryadharma Ali ditemui wartawan usai pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Musyawarah) di Hotel Preanger, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/2/2014), mengatakan bahwa pada 2009 lalu pihaknya memanggil KPK untuk meneliti pengelolaan dana haji, dan ditemukan 49 titik rawan.

"Dengan demikian maksudnya adalah kita diberikan peringatan dini, bagian yang rawan, 49 titik yang direkomendasikan untuk dibenahi, alhamdulilah sudah (dibenahi)," katanya.

Setelah pengumuman titik rawan korupsi itu, berbagai pihak mulai menghembuskan isu dugaan korupsi pengelolaan dana haji. Terakhir KPK bahkan mengaku mulai menyelidiki hal itu, setelah menerima laporan transaksi mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami telah memberikan penjelasan berkali-kali tapi tidak menjadi rujukan," ujarnya.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku sejak ia menjabat sebagai Menteri Agama pada 2009 lalu hingga kini, biaya naik haji semakin efisien. Dari pengelolaan dana abadi umat yang mencapai puluhan triliun rupiah itu, jamaah haji bisa menerima banyak subsidi.

Karena pengelolaan itu jamaah haji tidak harus pembuatan paspor seharga Rp 225 ribu, asuransi seharga Rp 100 ribu, serta biaya makan selama di asrama haju, biaya makan di Jeddah, Arafah dan Madina. Kini yang dibayar jamaah hanyalah komponen tiket pesawat dan sewa tempat tinggal selama di tanah suci.

Suryadharma Ali memaparkan biaya sewa rumah pun masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Pada tahun 2012 lalu subsidinya mencapai 850 riyal Arab Saudi, tahun 2013 meningkat jadi 1850 riyal. Tahun 2014 ini rencanannya subsidi itu akan ditingkatkan.

"Secara singkat saya ingin menyampaikan pengelolaanbiaya haji dari waktu ke waktu semakin baik," tandasnya.

Soal dugaan korupsi pengelolaan dana haji, Suryadharma Ali mengaku tidak tahu. Ia berharap KPK segera mengungkap kasus tersebut. Ia juga mengaku siap jika harus diperiksa KPK. (Nurmulia Rekso Purnomo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan