KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah menetapkan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 sebesar Rp 306,69 triliun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. 

Pemangkasan ini mencakup belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa efisiensi ini turut berdampak pada proyek infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan swasembada pangan, seperti pembangunan irigasi dan jalan daerah. 

Tanggapi Isu Merger, GoTo Komitmen Ikuti Arahan Pemerintah

Baca Juga: Dua Proyek Infrastruktur Waskita Karya (WSKT) di IKN Progresnya Capai Lebih dari 90%

Kementerian PU diminta melakukan efisiensi sebesar Rp 81 triliun, meskipun Dody menegaskan bahwa pihaknya akan meninjau kembali proyek-proyek yang perlu diajukan ulang agar tetap berjalan.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN untuk 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun, dengan alokasi tahun 2025 sebesar Rp 14,4 triliun. 

Namun, mengingat adanya efisiensi anggaran, pihaknya akan bersurat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memastikan anggaran tetap sesuai dengan kesepakatan.

Di sisi lain, Sekretaris Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Suroto menyebut bahwa efisiensi APBN 2025 berpotensi menunda penyelesaian beberapa proyek strategis nasional (PSN). 

Baca Juga: Ada Efisiensi APBN, Bagaimana Dampaknya ke Proyek Infrastruktur?

Evaluasi yang telah dilakukan bersama kementerian/lembaga serta badan usaha menunjukkan bahwa proyek bendungan, irigasi, dan jalan tol termasuk yang terdampak akibat pengurangan anggaran.

Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, pemerintah perlu menyusun strategi prioritas agar proyek infrastruktur tetap berjalan tanpa mengganggu pencapaian target pembangunan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News