KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mematangkan rencana implementasi program mandatori biodiesel 50% atau B50 yang dijadwalkan mulai berlaku 1 Juli 2026.

Langkah ini diambil sebagai strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketegangan kawasan Timur Tengah yang berdampak pada sektor energi.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menjelaskan, pemanfaatan komoditas sawit menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi.

Menurutnya, fokus pemerintah saat ini mencakup tiga aspek yakni pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta ketahanan energi.

Baca Juga: Mandatori B50 Dimulai Juli 2026, Harga CPO Diprediksi Bakal Terkerek

"Dalam rangka mendorong pemanfaatan komoditas sawit untuk menjaga atau meningkatkan resiliensi ekonomi kita terutama dari energi akibat dinamika di Timur Tengah, Pemerintah sudah mengumumkan untuk mengimplementasikan program biodiesel B50 atau B50 itu mulai tanggal 1 Juli 2026," ujarnya dalam acara Implementasi Program B50 di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Ferry menjelaskan, esensi dari kebijakan ini adalah untuk merespons dinamika global yang tidak menentu.

Ia bailang, pemerintah berupaya menciptakan bantalan (buffer) yang kuat, baik di sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun di masyarakat.

Dia menyebutkan, menurut hitungan pemerintah penerapan B50 akan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran negara.

Hal ini terutama berkaitan dengan dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit serta penghematan dari sisi impor bahan bakar.

"Dengan implementasi dari B50 paling tidak pemerintah bisa menjaga efisiensi anggaran, terutama tentu dari BPDB (Badan Pengelola Dana Perkebunan), sebesar paling tidak Rp 48 triliun yang berasal dari penghematan anggaran insentif biodiesel dari BPDB dan pengurangan kebetulan impor BBM-nya," jelasnya.

Dari sisi makroekonomi, Ferry memaparkan, program ini memiliki dampak strategis yang sangat besar. Salah satu indikatornya adalah penghematan devisa negara yang diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan kadar campuran biodiesel tersebut.

Baca Juga: Program B50 Jadi Penopang Harga CPO, Prospek Emiten Sawit 2026 Makin Cerah

"Pertama adalah ada penghematan devisa sebesar Rp 133,3 triliun di tahun 2025 dan diproyeksikan akan sebesar Rp 139,8 triliun di tahun 2026," ungkapnya. 

Selain devisa, lanjut Ferry, peningkatan nilai tambah dari Crude Palm Oil (CPO) juga diproyeksikan mencapai Rp 21,9 triliun pada tahun 2026 mendatang.

Di samping itu, dia bilang, program B50 juga diarahkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja (job creation). Industri kelapa sawit diharapkan tetap menjadi pendorong ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di tengah dinamika global.

"Dari sisi serapan lapangan kerja itu di 1,88 juta di tahun 2025 dan dengan dinamika yang ada sekarang, kita juga masih mengharapkan kontribusi dari industri kelapa sawit atau CPO itu di 1,97 juta di tahun 2026," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ferry menambahkan, program ini diharapkan mampu menekan emisi karbon secara signifikan. Proyeksi penurunan emisi ditaksir sebesar 39,66 juta ton CO2 di 2025 dan 41,53 juta ton CO2 di tahun 2026.

"Jadi itulah peran strategis dari ekosistem di kelapa sawit dari berbagai sektor, dari berbagai kepentingan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News