KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang aturan baru atau Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. RPOJK ini nantinya akan mengganti Peraturan OJK yang lama POJK No. 1 tahun 2013.

Dalam rancanangan aturan tersebut terdapat sejumlah poin krusial. Sebagai contoh pada Pasal 37 RPOJK yang menerangkan bahwa perusahaan jasa keuangan (PUJK) wajib bertanggungjawab atas kerugian konsumen akibat kelalaian karyawan hingga direksi.

Aturan ini menegaskan lagi bahwa pertanggungjawaban berada perusahaan jasa keuangan jika terjadi kerugian pada konsumen.

Baca Juga: Ini tanggapan aplikasi Pintu terkait pemalsuan surat izin OJK

Selain itu, RPOJK ini memberikan tugas khusus pada OJK dalam ranah perlindungan konsumen pasar finansial. Dalam pasal 44 RPOJK menyatakan, OJK berwenang menjalankan pembelaan hukum guna melindungi konsumen.

Tak terkecuali menggugat ganti rugi hak konsumen kepada perusahaan jasa keuangan ke pengadilan. Sebelumnya pada aturan yang lama, OJK hanya sebatas sebagai fungsi mediasi.

Adapun pada ranah pencegahan dan pengawasan perusahaan jasa keuangan, RPOJK ini juga mewajibkan perusahaan finansial untuk melaksanakan penilaian mandiri terhadap penyusunan dan penerapan kebijakan serta prosedur atas produk yang dijanjikan ke konsumen. Kewajiban ini harus lapor ke OJK satu tahun sekali minimal per 30 September tahun berjalan.

Pakar Keuangan dan Pasar Modal Budi Frensidy menilai, aturan ini kemungkinan dipicu oleh beberapa kasus di pengelola dana publik terutama perusahaan asuransi jiwa.

Budi memandang, dengan adanya aturan ini konsumen pasar keuangan akan memperoleh perlindungan dari kejahatan dan kolusi di korporasi.

Editor: Yudho Winarto