KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penunjukan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN dinilai tepat untuk menjaga momentum transformasi perusahaan negara. 

Dengan rekam jejak panjang di sektor keuangan, aviasi, pariwisata, hingga perannya sebagai COO Danantara, Dony dianggap memiliki modal strategis mempercepat modernisasi BUMN agar lebih adaptif dan kompetitif.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menyebut penugasan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan profesionalisme dan kesinambungan kebijakan di tubuh BUMN.

Tugu Insurance Jalin Sinergi Bisnis Strategis dengan Bank Shinhan Indonesia

"Beliau terbukti berhasil memimpin berbagai entitas strategis, baik swasta maupun BUMN. Dengan pengalaman itu, kita optimistis kesinambungan pembenahan BUMN tetap terjaga,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Jumat (19/9/2025).

Baca Juga: Istana Sebut Peleburan Kementerian BUMN ke Danantara Masih Dalam Kajian

Menurutnya, kapasitas Dony sebagai Wamen BUMN sekaligus COO Danantara memberi posisi unik untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan dunia industri. 

"Itu modal penting untuk mempercepat transformasi BUMN menjadi lebih modern dan berdaya saing global,” imbuhnya.

Senada, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai kehadiran Dony di kursi Plt Menteri BUMN akan mempercepat proses restrukturisasi. 

"Dengan penugasan ini, restrukturisasi BUMN dapat berjalan lebih cepat. Prosesnya sudah berlangsung, baik melalui Kementerian BUMN maupun lewat Danantara,” jelas Prasetyo.

Baca Juga: Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN, Begini Pertimbangannya

Prasetyo menekankan, keputusan Presiden Prabowo menunjuk Dony menunjukkan komitmen menjaga kesinambungan transformasi. “Fokus kita adalah memperkuat peran BUMN agar mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional,” tambahnya.

Sebagai informasi, penunjukan Dony Oskaria sebagai Plt Menteri BUMN dituangkan dalam Surat Nomor B-20/M/S/AN.00.03/09/2025 yang diteken Mensesneg Prasetyo Hadi pada 17 September 2025. Penugasan ini berlaku hingga ada arahan lebih lanjut atau penetapan menteri definitif.

Baca Juga: Ada Danantara, Kementerian BUMN Sebaiknya Dilebur atau Bagaimana?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News