KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan untuk stop impor solar mulai tahun 2026. Badan usaha swasta pun sudah mulai menyesuaikan diri dengan mengalihkan pembelian solar kepada PT Pertamina (Persero).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman memastikan bahwa badan usaha swasta sudah membeli solar dari Pertamina.

"Sudah. Sebenarnya kan sejak diumumkan itu sudah dilakukan pertemuan-pertemuan. Sudah jalan," kata Laode, Rabu (6/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: PLN IP Dorong Solar PV Solution & Beyond kWh melalui Kerja Sama Pasar Karbon Global

Kementerian ESDM mematok target untuk menyetop impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar mulai tahun ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan bahwa peningkatan kapasitas produksi kilang serta implementasi biodiesel 50% (B50) merupakan jurus utama pemerintah menyetop impor solar.

Pemerintah telah meresmikan proyek kilang Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan pada Januari 2026. Selanjutnya, pemerintah mempercepat implementasi B50 mulai Juli 2026. "Untuk solar, di 2026, alhamdulillah tidak kita lakukan lagi impor karena semua sudah dalam negeri," kata Bahlil, akhir pekan lalu.

Menurut Bahlil, kebutuhan solar jenis CN48 sudah bisa sepenuhnya diproduksi di dalam negeri. Sedangkan solar CN51 masih perlu impor. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun ini diproyeksikan masih ada impor sekitar 600.000 kiloliter (KL) solar CN51. 

Kementerian ESDM menargetkan impor solar CN51 bisa stop pada akhir tahun 2026. Merujuk data Direktorat Jenderal Migas, kebutuhan minyak solar mencapai 110.932 KL per hari atau sekitar 40,49 juta KL pada tahun 2025.

Indonesia mengimpor sebanyak 4,93 juta KL atau 12,17% dari kebutuhan solar pada tahun lalu. Impor solar berasal dari Singapura (65,06%), Malaysia (27,65%), Korea (3,40%), India (2.16%), Uni Arab Emirates (1,21%), Taiwan (0,39%) dan Thailand (0,13%).

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menyatakan bahwa pengendalian impor mesti dilakukan untuk mengurangi tekanan defisit neraca perdagangan migas, meningkatkan utilisasi kilang, meningkatkan penyerapan biofuel, serta memperkuat transisi dan ketahanan energi. Menurut Kholid, target ini realistis untuk tercapai seiring kapasitas infrastruktur yang sudah mengarah pada pengurangan impor secara signifikan.

Baca Juga: IISM dan Indonesia Cold Chain Expo 2026 Dorong Efisiensi Rantai Pasok Pangan

"Dengan tambahan produksi dari RDMP Balikpapan serta peningkatan blending biodiesel B40 ke B50, diharapkan kebutuhan solar dapat tercukupi," kata Kholid saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (7/5/2026).

Meski begitu, Kholid mengatakan bahwa pengendalian impor BBM secara umum masih harus mempertimbangkan sejumlah faktor. Kholid menyoroti diversifikasi pasokan dan fleksibilitas pengadaan untuk menjaga keamanan pasokan dalam negeri serta pemerataan kapasitas storage dan infrastruktur.

Selain itu, perlu rantai pasok alternatif dan terdiversifikasi untuk mengurangi risiko konsentrasi pasokan dan gangguan distribusi. Kholid juga menekankan pentingnya multi-supplier strategy dan kepastian kontrak pasokan jangka menengah-panjang. 

Potensi Penghematan Devisa

Peneliti Seknas Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi mengamini tantangan utama sektor energi nasional bukan hanya soal kapasitas produksi. Keandalan pasokan juga menjadi faktor krusial.  Ketika ketergantungan dialihkan penuh ke produksi domestik, gangguan kecil pada kilang, distribusi, atau pasokan minyak mentah (crude) bisa berdampak secara nasional. 

"Problemnya tidak sesederhana menghentikan impor. Sebab kebutuhan energi nasional terus naik, sementara kualitas kilang, pasokan crude, distribusi, dan kemampuan blending biodiesel masih menjadi tantangan besar," ungkap Badiul.

Baca Juga: Harga Dexlite dan Pertamina Dex Melonjak, Penjualan Mobil Diesel Bekas Anjlok?

Badiul mengestimasikan nilai impor solar Indonesia mencapai sekitar Rp 55 triliun - Rp 65 triliun per tahun. Simulai ini dengan mengacu pada asumsi volume impor solar tahun lalu sebesar 4,93 juta KL, serta asumsi harga impor solar yang saat ini mencapai sekitar US$ 90 - US$ 100 per barel dengan kurs Rp 17.000 per dolar Amerika Serikat.

Jika target stop impor solar tercapai, maka potensi penghematan devisa tahun depan bisa mencapai Rp 65 triliun. "Secara fiskal memang ada potensi penghematan devisa yang besar. Target stop impor solar bisa menjadi langkah strategis jika ditopang fondasi produksi dan distribusi yang kuat," imbuh Badiul.

Meski begitu, dampak ke harga produk solar di tingkat konsumen tidak secara otomatis langsung turun. Sebab, struktur harga juga dipengaruhi berbagai faktor seperti kurs, logistik, dan biaya produksi lainnya. 

"Jadi persoalannya tidak sesederhana stop impor lalu harga otomatis murah. Bahkan jika produksi domestik belum efisien, biaya energi justru bisa tetap tinggi. Oleh karena itu, yang paling menentukan adalah efisiensi rantai pasok dan stabilitas distribusi energi nasional," tandas Badiul.

Dihubungi terpisah, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengingatkan target stop impor solar perlu memiliki strategi jangka panjang. Terutama dengan memperhatikan tingkat produksi agar bisa mengimbangi tren pertumbuhan permintaan solar di dalam negeri.

Dus, Rizal menekankan pentingnya untuk meningkatkan kapasitas kilang serta produksi minyak di sisi hulu. Sebab, Rizal menilai kebijakan stop impor solar ke depannya tidak bisa hanya mengandalkan peningkatan campuran biodiesel yang memiliki risiko bagi industri sawit maupun industri penggunanya.

Peningkatan campuran biodiesel menimbulkan risiko dari sisi ekonomi dengan berkurangnya ekspor CPO, tantangan teknis dan biaya di industri pengguna, hingga isu deforestasi. Selain itu, Rizal berharap agar ke depan pemerintah tetap membuka ruang fleksibilitas bagi badan usaha swasta terkait pengadaan solar untuk produk BBM.

Toh, porsi badan usaha swasta di pasar distribusi BBM Indonesia masih kecil dibandingkan Pertamina dengan penguasaan pasar sekitar 92%. "Mengurangi impor tentunya oke, itu penting. Tapi pemerintah juga harus mempertimbangkan hal-hal lain. Kapasitas kilang minyak dan prodksi hulu harus diperbesar, itu akan lebih rasional diimplementasikan, dan persaingan usaha yang sehat juga harus dijaga oleh Pemerintah" kata Rizal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News