JAKARTA. Upaya menyelesaikan banjir di Jakarta tak ubahnya mengurai benang kusut. Perlu kerja keras, keseriusan, serta dukungan penuh dari berbagai pihak untuk merealisasikannya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki seabrek proyek infrastruktur guna menangani masalah dianggap sudah akrab dengan Jakarta. Rencana pembangunan infrastruktur seperti normalisasi sungai besar di Jakarta, pelebaran dan pengerukan sampah di dasar sungai atau yang dikenal dengan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Belum selesai sampai di situ, masih ada upaya mengatasi banjir dengan membuat sumur resapan, penyediaan pompa darurat, memperbaiki waduk dan situ, hingga yang terakhir menggagas pembangunan Multi Purpose Deep Tunnel (MPDT) atau terowongan multifungsi. Bahkan dalam jangka panjang masih ada proyek pembuatan Great Sea Wall atau tembok raksasa di Pantai Utara Jakarta untuk menahan terjadinya banjir air pasang serta menampung air baku untuk kebutuhan masyarakat yang nilainya ditaksir Rp 200 triliun. Sejumlah rencana itu saat ini belum bisa direalisasikan mengingat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2013 masih belum rampung. Namun, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sudah mengisyaratkan bahwa segala upaya akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah banjir tersebut. Ia pun tak mau menyalahkan pihak mana pun terkait banjir yang melanda DKI ini. Menurutnya masalah banjir adalah masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama dengan partisipasi dari semua pihak termasuk masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai mitra Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir juga telah berkoordinasi dengan Pemprov DKI. "Secara keseluruhan banjir di DKI Jakarta masuk dalam program kerja kami di tahun 2013," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Muhammad Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (16/1) lalu. Hasan menyatakan ada sekitar 78 titik rawan banjir di Jakarta yang mesti ditanggulangi. Normalisasi Ciliwung menjadi salah satu yang menjadi fokus tersendiri, namun ia mengakui bahwa Ciliwung adalah masalah yang sulit ditangani karena terdapat areal permukiman yang padat serta masalah sosial yang kompleks. Selain Ciliwung, ada pula normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter yang diklaim Hasan bisa mengurangi sekitar 12-20 titik banjir di Jakarta yang diharapkan selesai di 2014 mendatang. Selain itu, rencana terbaru di tahun 2013 yang dirintis Pemprov DKI dan Kementerian PU adalah membangun waduk Ciawi di hulu Katulampa. Menurut Hasan rencana sudah masuk tahap persiapan di tahun ini. Dari beberapa proyek tersebut, bisa jadi publik Jakarta menaruh harapan besar pada rencana proyek MPDT. Proyek yang sejatinya sudah pernah diwacanakan pada era Gubernur Sutiyoso ini kini sudah masuk dalam kajian antara Kementerian PU dan Pemprov DKI."Profesor dan akademisi juga kami libatkan dalam tim ini untuk melihat bisa jalan atau tidak proyek ini," kata Hasan. MPDT sendiri dianggap sebagai solusi banjir karena terowongan yang memiliki kedalaman 40-60 meter dana membentang sepanjang 19 kilometer dari Cawang-Pluit ini dianggap bisa mengalirkan air dari permukaan tanah ke dalam tanah. Biaya proyek ini sendiri diperkirakan mencapai Rp 16 triliun-Rp 22 triliun. "Tim pengkaji sudah bekerja dan bulan depan sudah bisa mengeluarkan rekomendasi awal," tambah Direktur Bina Program, Ditjen SDA Kementerian PU, Eko Subekti. Jokowi mengatakan berbagai upaya yang sudah direncanakan Pemprov DKI ini akan segera dikerjakan begitu RAPBD ditetapkan. Ia bilang semua ingin cepat dikerjakan biar cepat selesai permasalahannya. Bahkan, Jokowi dalam obrolan santai dengan wartawan pasca sebulan duduk sebagai DKI 1 pernah mengatakan bahwa Pemprov siap saja mengalokasikan anggaran hingga 70% dari APBD DKI jika memang ada jaminan bahwa masalah banjir akan terselesaikan dengan anggaran yang besar. "Tidak begitu, semua dilakukan dengan perencanaan yang matang sehingga anggaran tak terbuang percuma," katanya Ia justru mewanti-wanti jika masalah banjir ini terlambat ditangani maka akan muncul titik-titik baru yang nantinya sulit diselesaikan. Untuk Great Sea Wall, Hasan bilang bahwa proyek yang membentang sepanjang 40 km di pantai utara Jakarta ini masih dalam tahap studi dan pembuatan masterplan. Menurutnya pembangunan ini nantinya bakal melibatkan pihak asing, yakni dari Belanda. Apa pun sinergi rencana pemerintah dan Pemprov DKI, warga Jakarta boleh berharap bahwa suatu hari Ibukota tak lagi diganggu oleh banjir.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Menakar penyelesaian banjir Jakarta
JAKARTA. Upaya menyelesaikan banjir di Jakarta tak ubahnya mengurai benang kusut. Perlu kerja keras, keseriusan, serta dukungan penuh dari berbagai pihak untuk merealisasikannya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki seabrek proyek infrastruktur guna menangani masalah dianggap sudah akrab dengan Jakarta. Rencana pembangunan infrastruktur seperti normalisasi sungai besar di Jakarta, pelebaran dan pengerukan sampah di dasar sungai atau yang dikenal dengan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Belum selesai sampai di situ, masih ada upaya mengatasi banjir dengan membuat sumur resapan, penyediaan pompa darurat, memperbaiki waduk dan situ, hingga yang terakhir menggagas pembangunan Multi Purpose Deep Tunnel (MPDT) atau terowongan multifungsi. Bahkan dalam jangka panjang masih ada proyek pembuatan Great Sea Wall atau tembok raksasa di Pantai Utara Jakarta untuk menahan terjadinya banjir air pasang serta menampung air baku untuk kebutuhan masyarakat yang nilainya ditaksir Rp 200 triliun. Sejumlah rencana itu saat ini belum bisa direalisasikan mengingat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2013 masih belum rampung. Namun, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sudah mengisyaratkan bahwa segala upaya akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah banjir tersebut. Ia pun tak mau menyalahkan pihak mana pun terkait banjir yang melanda DKI ini. Menurutnya masalah banjir adalah masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama dengan partisipasi dari semua pihak termasuk masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai mitra Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir juga telah berkoordinasi dengan Pemprov DKI. "Secara keseluruhan banjir di DKI Jakarta masuk dalam program kerja kami di tahun 2013," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Muhammad Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (16/1) lalu. Hasan menyatakan ada sekitar 78 titik rawan banjir di Jakarta yang mesti ditanggulangi. Normalisasi Ciliwung menjadi salah satu yang menjadi fokus tersendiri, namun ia mengakui bahwa Ciliwung adalah masalah yang sulit ditangani karena terdapat areal permukiman yang padat serta masalah sosial yang kompleks. Selain Ciliwung, ada pula normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter yang diklaim Hasan bisa mengurangi sekitar 12-20 titik banjir di Jakarta yang diharapkan selesai di 2014 mendatang. Selain itu, rencana terbaru di tahun 2013 yang dirintis Pemprov DKI dan Kementerian PU adalah membangun waduk Ciawi di hulu Katulampa. Menurut Hasan rencana sudah masuk tahap persiapan di tahun ini. Dari beberapa proyek tersebut, bisa jadi publik Jakarta menaruh harapan besar pada rencana proyek MPDT. Proyek yang sejatinya sudah pernah diwacanakan pada era Gubernur Sutiyoso ini kini sudah masuk dalam kajian antara Kementerian PU dan Pemprov DKI."Profesor dan akademisi juga kami libatkan dalam tim ini untuk melihat bisa jalan atau tidak proyek ini," kata Hasan. MPDT sendiri dianggap sebagai solusi banjir karena terowongan yang memiliki kedalaman 40-60 meter dana membentang sepanjang 19 kilometer dari Cawang-Pluit ini dianggap bisa mengalirkan air dari permukaan tanah ke dalam tanah. Biaya proyek ini sendiri diperkirakan mencapai Rp 16 triliun-Rp 22 triliun. "Tim pengkaji sudah bekerja dan bulan depan sudah bisa mengeluarkan rekomendasi awal," tambah Direktur Bina Program, Ditjen SDA Kementerian PU, Eko Subekti. Jokowi mengatakan berbagai upaya yang sudah direncanakan Pemprov DKI ini akan segera dikerjakan begitu RAPBD ditetapkan. Ia bilang semua ingin cepat dikerjakan biar cepat selesai permasalahannya. Bahkan, Jokowi dalam obrolan santai dengan wartawan pasca sebulan duduk sebagai DKI 1 pernah mengatakan bahwa Pemprov siap saja mengalokasikan anggaran hingga 70% dari APBD DKI jika memang ada jaminan bahwa masalah banjir akan terselesaikan dengan anggaran yang besar. "Tidak begitu, semua dilakukan dengan perencanaan yang matang sehingga anggaran tak terbuang percuma," katanya Ia justru mewanti-wanti jika masalah banjir ini terlambat ditangani maka akan muncul titik-titik baru yang nantinya sulit diselesaikan. Untuk Great Sea Wall, Hasan bilang bahwa proyek yang membentang sepanjang 40 km di pantai utara Jakarta ini masih dalam tahap studi dan pembuatan masterplan. Menurutnya pembangunan ini nantinya bakal melibatkan pihak asing, yakni dari Belanda. Apa pun sinergi rencana pemerintah dan Pemprov DKI, warga Jakarta boleh berharap bahwa suatu hari Ibukota tak lagi diganggu oleh banjir.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
