KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja emiten BUMN menjadi sorotan kala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara terlibat dalam proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana diketahui, demutualisasi membawa perubahan pada struktur kepemilikan BEI. Saham bursa yang sebelumnya hanya dapat dimiliki Anggota Bursa kini dapat dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum Indonesia, baik yang berstatus Anggota Bursa maupun bukan. Berdasarkan dokumen pertemuan BEI dengan pemegang saham, Danantara berpotensi memiliki porsi sekitar 40,12% saham BEI setelah proses demutualisasi.
Baca Juga: IHSG Ambles 1,69% ke 6.277, Cermati Saham Pilihan Analis untuk Rabu (23/9) Hal itu ditegaskan dalam terbitnya POJK Nomor 13 Tahun 2026 yang menyebutkan kembali bahwa kepemilikan saham di atas 5% diperbolehkan asal atas izin OJK.
Managing Director of Research Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su mengatakan, terbitnya POJK Nomor 13 Tahun 2026 menjadi langkah penting dalam proses demutualisasi BEI, karena memberikan kerangka yang lebih jelas terkait struktur kepemilikan, tata kelola, serta peran pemegang saham Bursa. Namun, investor tetap perlu mencermati aspek independensi, tata kelola, serta mekanisme pengawasan. “Potensi benturan kepentingan merupakan hal yang perlu terus dikelola dalam struktur demutualisasi,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (22/9/2026).
Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto mengatakan, dua perkembangan tersebut perlu dipisahkan. POJK demutualisasi BEI tidak secara langsung mengubah fundamental emiten BUMN. Selain itu, lantaran ada larangan
majority ownership serta mekanisme persetujuan OJK untuk kepemilikan di atas 5%, belum ada alasan fundamental bagi investor asing untuk melakukan
sell-off terhadap saham BUMN. Namun, yang lebih relevan bagi investor adalah persoalan
governance dan
perceived policy independence. “Apabila Danantara nantinya memiliki saham BEI di atas 5%, sementara pada saat yang sama mengendalikan sejumlah perusahaan BUMN yang tercatat di Bursa, investor kemungkinan akan lebih mencermati bagaimana potensi
conflict of interest dikelola,” ujarnya kepada Kontan, Selasa. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Kevin Yudha Pratama melihat, dampaknya ke emiten BUMN, risikonya lebih banyak dari sisi persepsi
governance dan
risk premium, bukan langsung ke fundamental perusahaan. “POJK baru memang membuka ruang Danantara menjadi pemegang saham BEI, tetapi satu pihak tetap dilarang memiliki saham secara mayoritas,” katanya kepada Kontan, Selasa. Di sisi lain, peringkat kredit PT Danantara Investment Management (DIM) dipertahankan oleh Fitch Ratings pada level BBB dengan outlook negatif. Peringkat tersebut berlaku untuk
Long-Term Foreign and Local-Currency Issuer Default Ratings (IDR) DIM. Fitch juga mencatat adanya bukti dukungan pemerintah meski DIM baru berdiri. Pada 2025, DIM menerima suntikan modal sebesar Rp 70 triliun dari BPI Danantara. Dana tersebut berasal dari dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang dihimpun melalui PT Danantara Asset Management (DAM). Menurut Kevin, outlook negatif Fitch terhadap DIM lebih mencerminkan keterkaitannya dengan risiko sovereign Indonesia, bukan penurunan kualitas seluruh BUMN. “Sentimen ini bisa menambah kehati-hatian investor asing, tetapi foreign net sell tetap juga dipengaruhi rupiah, suku bunga, isu MSCI, dan kondisi global,” tuturnya. Kinerja emiten BUMN di akhir 2026 hingga tahun 2027 dinilai masih menarik, meskipun selektif. Rully menyarankan agar investor tidak melihat bahwa emiten BUMN secara keseluruhan menarik, karena ketimpangan kinerja antaremiten sangat besar. “Di luar sektor bank dan komoditas, cerita yang lebih menarik justru mulai muncul pada emiten BUMN telekomunikasi/infrastruktur digital dan
selected building materials,” katanya. Kevin melihat, emiten sektor perbankan seperti BMRI dan BBRI masih ditopang pertumbuhan kredit dan kualitas aset yang terjaga. Sementara emiten di luar perbankan seperti TLKM dan JSMR menarik dicermati, karena pertumbuhan bisnis inti dan arus kas yang relatif kuat. “ANTM juga punya prospek dari emas, nikel, dan hilirisasi, meski lebih sensitif terhadap harga komoditas,” ungkapnya.
Rully merekomendasikan beli untuk TLKM dengan target harga Rp 3.400 per saham. Sementara Kevin merekomendasikan beli untuk BBRI, BMRI, TLKM, JSMR, dan ANTM. Target harganya masing-masing Rp 4.000 per saham, Rp 5.400 per saham, Rp 3.450 per saham, Rp 3.800 per saham, dan Rp 4.100 per saham.
Baca Juga: Harga Emas Tertekan, Pasar Antisipasi The Fed Kembali Kerek Suku Bunga Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News