KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Usulan pemberian kembali diskon tarif listrik, memperbanyak pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, hingga diskon tarif angkutan udara, untuk menekan inflasi saat permintaan melonjak pada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru). kebijakan ini dinilai perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran negara.

Di tengah ruang fiskal yang terbatas, penambahan stimulus energi berisiko memperbesar beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila tidak disertai perhitungan yang matang.

Manager Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi mengatakan, pemerintah perlu menghitung tambahan beban subsidi dan kompensasi energi, memastikan sumber pendanaan, serta mengukur manfaat kebijakan tersebut terhadap pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat.

Baca Juga: Harga Minyak Tembus US$ 100, Risiko Beban APBN Mulai Membesar

“Jangan sampai biaya stimulus tidak sebanding dengan dampaknya,” ujar Badiul kepada Kontan, Selasa (27/10/2026).

Menurut Badiul, keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan insentif.

Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang dipilih benar-benar efektif melindungi daya beli masyarakat tanpa menambah tekanan berlebihan terhadap APBN.

Ia juga mengingatkan risiko ketergantungan apabila diskon listrik dan BBM terus menjadi solusi rutin setiap kali terjadi tekanan inflasi.

Subsidi lanjutnyamdapat meredam kenaikan harga dalam jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan persoalan struktural seperti mahalnya biaya logistik, ketimpangan distribusi, dan kerentanan pasokan pangan.

Karena itu, pemerintah perlu mengarahkan kebijakan pengendalian inflasi pada upaya yang lebih berkelanjutan, antara lain melalui penguatan ketahanan pangan, perbaikan distribusi antardaerah, pemeliharaan cadangan pangan, serta koordinasi pengendalian inflasi berbasis data.

Baca Juga: Fuel Surcharge Jadi 40%, Tiket Pesawat Berpotensi Makin Mahal Jelang Nataru

Badiul menilai, peningkatan produktivitas sektor pertanian juga perlu menjadi perhatian utama.

Ketahanan pangan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah menahun membutuhkan fokus kebijakan lebih kuat agar pasokan domestik terjaga dan tekanan harga dapat dikendalikan.

Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah juga dapat mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi yang relatif minim kebutuhan fiskal.

Dalam jangka pendek, upaya tersebut dapat dilakukan melalui operasi pasar, memperlancar distribusi pangan, serta mengurangi hambatan logistik yang berpotensi meningkatkan harga barang di tingkat konsumen.

“Pemerintah bisa mengoptimalkan operasi pasar, memperlancar distribusi pangan, dan mengurangi hambatan logistik,” kata Badiul.

Apabila bantuan fiskal tetap diperlukan, ia menyarankan agar pemerintah memprioritaskannya bagi rumah tangga miskin dan rentan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, serta kelompok yang paling terdampak kenaikan harga pangan.

Baca Juga: Harga Minyak Tembus ke US$ 100, Beban APBN Bisa Bertambah Lebih dari Rp 100 Triliun

Dengan pendekatan tersebut, anggaran yang terbatas diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi daya beli masyarakat.

Pemerintah juga dinilai perlu memastikan kebijakan subsidi dan stimulus tidak mengorbankan alokasi anggaran untuk sektor prioritas lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News