KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan menggelar dialog dengan serikat buruh. Hal itu berkaitan dengan penentuan upah minimum regional (UMR). 

Penentuan UMR tersebut masih menggunakan penghitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Baca Juga: Tjahjo: Kalau setengah tahun ini saya tidak mampu, Saya mundur

"Kita akan melakukan dialog dengan serikat buruh, serikat pekerja mungkin besok sampai Jumat kita akan mendialogkan itu," ujar Ida usai rapat terbatas di Istana Presiden, Rabu (30/10).

Sebelumnya serikat buruh mengancam akan melakukan aksi demonstrasi terkait penetapan upah. Sebelumnya juga serikat buruh meminta agar PP 78/2015 direvisi. "Kita belum merubah itu, jadi sementara kita akan berdialog mensosialisasikan hal itu," terang Ida.

Asal tahu saja Presiden Joko Widodo dalam kampanye pernah menjanjikan akan merevisi PP 78/2015 tersebut. Janji tersebut ia sampaikan saat menemui buruh dalam kampanye di Bandung.

Aturan tersebut ditandatangani Jokowi yang sebagai presiden Oktober 2015 lalu. Ketika diterbitkan aturan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan buruh.

Baca Juga: Cak Imin: Nadiem Makarim dan Wishnutama jadi tantangan bagi Komisi X DPR

Beberapa poin dalam aturan tersebut ditentang oleh buruh. Salah satunya adalah menghilangkan hak buruh dalam berunding terkait pengupahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi