JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan memanfaatkan anggaran pendidikan untuk dipergunakan mendukung dan mengembangkan program pelatihan kerja yang selama ini dijalankan Balai Latihan Kerja (BLK). Program pelatihan kerja bagi para pencari kerja dan lulusan pendidikan ini merupakan cara jitu untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja sehingga cepat diserap oleh pasar kerja dan industri atau berwirausaha.

“Salah satu yang menjadi prioritas yang akan kita kembangkan  adalah pelatihan kerja. Oleh karena perhatian politik anggaran kepada pengembangan BLK ini sangat penting dan bisa mempergunakan dana pendidikan,” kata Menaker Muh Hanif Dhakiri sesuai menyambut kepulangan  kontingen Kompetisi Keterampilan Asean ASC X di Jakarta pada Kamis ( 30/10).

Kontingen Indonesia yang berlaga di ASC X yang dielenggarakan di Hanoi, Vietnam ini  diwakili 44 peserta/kompetitor berhasil merebut 10 medali emas, tiga perak, sembilan perunggu dan 10 medallion for excellence.

Menaker Hanif mengatakan selama ini  alokasi dana pendidikan sebesar 20% selama ini didistribusikan melalui sekitar 17 kementerian dan lembaga termasuk Kemenaker walaupun dapat jatah masih sangat kecil. “Kalau kita semua bangsa ini berkomitmen untuk meningkatkan SDM, maka selain melalui jalur-jalur pendidikan formal, perhatian untuk kegiatan pelatihan produktif itu juga sangat amat penting sehingga hubungan politik anggaran kepada pengembangan BLK ini sangat penting, Kata Hanif.

Hanif menambahkan penggunaan anggaran pendidikan sangat dibutuhkan  untuk mengembangkan program pelatihan kerja di BLK yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembenahan BLK-BLK yang  terus dilakukan terkendala terbatasnya anggaran.

“Keberadaan BLK harus  mampu mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar industri. Beberapa aspek yang dibenahi meliputi infrastruktur dan peralatan pelatihan; kuantitas dan kualitas instruktur; metode dan kurikulum pelatihan; serta manajemen pengelolaan BLK,” kata Hanif.

Berdasarkan data Kemnakertrans saat ini terdapat 14  BLK UPTP milik Kemnakertrans dan 261 BLK UPTD milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.  Sebagai persiapan pengembangan program pelatihan kerja, Hanif mengaku akan melakukan audit terhadap BLK-BLK yang dimilki dan dikelola oleh Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota.

Kita lakukan audit terlebih dahulu terhadap BLK-BLK. Sejauh mana eksistensi BLK dan  kelayakannya. Apakah peralatan yang ada di BLK up to date apa tidak. Jangan-jangan BLK nya ada tapi alatnya rusak semua tidak bisa dipakai, kita akan audit dulu, “kata Hanif.

Setelah melakukan audit BLK, Hanif menambahkan pihaknya akan melakukan revitalisasi BLK secara lebih terarah dan tepat sasaran. “Selanjutnya akan melakukan revitalisasi sehingga semakin banyak pemuda-pemuda yang produktif bisa kita masukkan ke BLK untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan sesuai dengan minat mereka dan yang penting kita link kan dengan dunia usaha dan juga fasilitas dari pemerintah melalui industri kreatif,” kata Hanif

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto