KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan aturan terkait relaksasi pembayaran iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atau BPJS Ketenagakerjaan akan segera terbit.

Menurut Ida, aturan ini memang sudah dibicarakan cukup panjang dan tinggal menanti untuk diterbitkan.

"Posisinya sudah selesai dan tinggal mengeluarkan. Sudah selesai harmonisasinya, sudah di Setneg, tinggal ditandatangani oleh presiden. Mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi Peraturan Pemerintah tersebut akan dirilis," ujar Ida dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX, Rabu (8/7).

Adapun, Ida menyebut, hal ini merupakan salah satu mitigasi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Ia menyebut, berbagai langkah mitigasi di sektor ketenagakerjaan memang melibatkan Kementerian/lembaga lain, tetapi relaksasi pembayaran iuran Jamsostek ini merupakan inisiasi Kemnaker.

Baca Juga: Sudah siap, aturan pemangkasan iuran BP Jamsostek segera dirilis

Awal Mei lalu, Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto memang telah menyebutkan, akan ada relaksasi iuran Jamsostek yang telah disepakati oleh pemerintah.

Rencananya, iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)  dipotong 90% atau cukup dibayarkan pemberi kerja sebesar 10% setiap bulan. Hal ini dilakukan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang tiga bulan lagi berdasarkan evaluasi Pemerintah.

Iuran Jaminan Pensiun (JP)  akan dibayarkan 30% di setiap bulan. Tetapi pembayarannya dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Sedangkan 70% dapat ditunda pembayarannya hingga 6 bulan berikutnya.

Namun, iuran Jaminan Hari Tua (JHT) tidak dilakukan relaksasi dan tetap dibayarkan pemberi kerja maupun pekerja sesuai regulasi berlaku.

Pemberian manfaat program JKK, JKM maupun JP kepada peserta tidak akan terpengaruh, pasalnya besaran kompensasi yang dihemat oleh peserta pemberi kerja dari penyesuaian iuran program JKK, JKM maupun JP sebesar Rp 12,6 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto