Menaker Buka Suara soal Kebutuhan Hidup Layak, UMP 2027 Tak Bisa Langsung Naik Tinggi



KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 tidak bisa langsung melonjak hingga puluhan persen meski pemerintah mulai mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam penetapan upah minimum.

Menurutnya, besaran KHL perlu dibandingkan dengan upah minimum yang berlaku saat ini. Jika terdapat selisih yang cukup besar, pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan atau roadmap pencapaian KHL dengan tetap memperhatikan kondisi industri di masing-masing daerah.

"Kalau KHL-nya jauh lebih besar dari UMK saat ini misalnya, maka tentu tidak bisa langsung lompat kenaikannya puluhan persen, harus ada sebuah peta jalan, roadmap pencapaiannya seperti apa," ujar Yassierli dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi du Jakarta, Senin (16/11/2026).


Baca Juga: UMP 2027 Wajib Ditetapkan Paling Lambat 21 November, Ini Acuan Penghitungannya

Yassierli menjelaskan, penetapan upah minimum 2027 akan menggunakan estimasi KHL berbasis data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Metode ini masih digunakan lantaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum melakukan survei harga komoditas.

Adapun survei harga komoditas merupakan metode yang selama ini digunakan Kemnaker untuk menghitung KHL berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020.

Namun, dalam dua tahun terakhir, survei tersebut tidak dilakukan. Kemnaker kemudian menggunakan pendekatan berbeda dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga yang diolah berdasarkan metodologi International Labour Organization (ILO).

"Amanat undang-undang yang baru, kita akan kembali menggunakan survei harga komoditas, tapi baru bisa kita lakukan tahun depan untuk penetapan upah minimum 2028," ungkap Yassierli.

Untuk penetapan upah minimum tahun depan, Kemnaker juga menyiapkan estimasi KHL hingga tingkat kabupaten dan kota. Sebelumnya, estimasi KHL yang disusun pemerintah baru tersedia pada tingkat provinsi.

Yassierli mengatakan, perhitungan estimasi KHL tersebut menggunakan empat komponen konsumsi rumah tangga, yakni pengeluaran makanan, pengeluaran pokok lainnya, pengeluaran kesehatan dan pendidikan, serta pengeluaran tempat tinggal.

Baca Juga: Mulai 2027, Perusahaan Wajib Siapkan Dana Pesangon Sejak Pekerja Dikontrak

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rata-rata konsumsi rumah tangga pada kuintil 4 atau kelompok persentil 60 hingga 80. Sementara itu, estimasi KHL di tingkat kabupaten dan kota disusun menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 variabel, termasuk biaya hidup, kondisi tenaga kerja, serta permintaan tenaga kerja.

Menurut Yassierli, pendekatan tersebut diperlukan untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik ekonomi dan industri di setiap daerah. Pasalnya, kondisi wilayah yang memiliki industri berkembang pesat tentu berbeda dengan kabupaten yang aktivitas ekonominya belum sebesar daerah perkotaan.

Kemnaker menyiapkan estimasi KHL tingkat kabupaten dan kota untuk 10 provinsi. Sementara itu, untuk 28 provinsi lainnya, pemerintah menilai estimasi KHL di tingkat provinsi masih cukup sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum.

Dari hasil perhitungan KHL tingkat provinsi, Yassierli menyebut terdapat daerah yang mencatat kenaikan estimasi KHL sekitar 2,3%, 4%, hingga 5% dalam setahun. Namun, di sejumlah daerah lainnya, kenaikan estimasi KHL tercatat lebih tinggi.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka estimasi KHL bukan merupakan besaran kenaikan upah minimum yang harus diterapkan secara langsung. Dewan Pengupahan Daerah tetap perlu mengkaji data tersebut berdasarkan kondisi masing-masing wilayah sebelum memberikan rekomendasi kepada gubernur.

Yassierli juga meminta agar penetapan upah minimum dilakukan melalui dialog sosial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, serikat pekerja, maupun pengusaha.

"Kita meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders. Kita ingin tentu bisa yang terbaik, walaupun mungkin belum tentu bisa menyenangkan semua pihak," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News