Menaker Yasierli Janjikan UMR 2026 Naik, Tapi Ada Syaratnya! Cek Usulan UMP Buruh

Oleh: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto


KONTAN.CO.ID - Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli memastikan upah minimum regional (UMR), baik upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2026 akan naik. Namun, kenaikan UMR memperhatikan usulan pengusaha maupun buruh. 

Diberitakan Kompas.com, Menaker Yassierli, mencatat pembahasan terkait kenaikan upah minimum 2026 masih terus berproses.Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan kajian mendalam dan dialog sosial dengan berbagai pihak sebelum menetapkan besaran kenaikan upah tersebut.

“UMP kan sampaikan sedang proses ya, tunggu aja. Prosesnya kita sedang mengembangkan konsep, ada kajian ini ya. Kemudian juga sudah ada sosial dialog, ya mendengar aspirasi dari buruh, dari pengusaha,” ujar Yassierli usai gelaran Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Regulasi OJK Berikan Kepastian Hukum Bagi Lembaga Keuangan dan Konsumen
Regulasi OJK Berikan Kepastian Hukum Bagi Lembaga Keuangan dan Konsumen

Dewan Pengupahan Nasional saat ini juga mulai melakukan serangkaian rapat untuk membahas formula dan pertimbangan yang akan digunakan dalam penetapan UMP 2026. “Kemudian Dewan Pengupahan Nasional juga sudah mulai melakukan rapat-rapat. Tunggu aja, masih ada waktu kok,” paparnya.

Penetapan UMP 2026, lanjutnya, tidak bisa dilakukan terburu-buru, semua aspek harus dikaji secara menyeluruh. Selain mempertimbangkan data ekonomi dan aspirasi para pihak melalui dialog sosial, faktor regulasi menjadi penentu utama.

Baca Juga: Pusat Kendaraan Listrik Akan Dibangun Di Jakarta, Cek Harga Mobil Listrik Terbaru

Buruh minta UMR 2026 naik 8,5%-10,5%

Diberitakan Kompas.com, Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan kenaikan UMP tahun 2025 harus sebesar 8,5%-10,5%. Hal itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2023 terkait uji materi sejumlah pasal Undang-Undang Cipta Kerja. 

"Yang pertama KSPI dan Buruh Indonesia meminta agar pemerintah menaikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5% sampai 10,5%. Memakai dasar keputusan MK Nomor 168, yang sudah dimenangkan gugatannya oleh Pantai Buruh, KSPI, KSPSI Andi Gani, dan FSPMI. Kita menang di Mahkamah Konstitusi," ujar Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025). 

Baca Juga: ASN Indonesia Lebih Unggul Dari Malaysia & Thailand, Cek Rincian Gaji PNS & Tunjangan

Ia menjelaskan formula kenaikan upah berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. "Inflasi dalam hitungan kami sekitar 3,26%, pertumbuhan ekonomi 5,2%, indeks tertentu kami pakai 1,0. Maka ketemu angka 8,46% atau dibulatkan 8,5%," kata Iqbal. 

Selain tuntutan upah, KSPI juga akan menyuarakan pencabutan aturan soal pekerja alih daya atau outsourcing yang tertuang dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. Menurut Iqbal, aturan tersebut seharusnya tidak berlaku jika merujuk putusan MK. 

KSPI juga mendorong lahirnya undang-undang baru tentang ketenagakerjaan, bukan revisi dari aturan yang ada sekarang. 

"Menurut (putusan) MK yang kita menangkan tersebut, paling lama dua tahun semenjak keputusan itu, sudah ada UU Ketenagakerjaan yang baru, yang bukan omnibus law, without omnibus law," kata dia. 

"Itu kata Mahkamah Konstitusi, jadi dia bukan revision, not revision of labor law, tapi the new labor law. Jadi Undang-undang yang baru," lanjutnya. 

Iqbal menilai panitia kerja (panja) revisi UU Ketenagakerjaan di DPR belum bekerja maksimal. Panja baru memanggil perwakilan serikat buruh untuk memberi masukan pada Selasa (23/9/2025). Namun KSPI memilih tidak hadir. 

"Kami menolak hadir, karena itu banyak bener serikat buruh, apa yang mau didengar? Artinya, yang mau memberikan konsep, yang mempersiapkan gagasan, yang bisa diundang atau meminta diundang ke DPR," katanya. 

KSPI mengajukan audiensi tersendiri ke DPR bertepatan dengan aksi 30 September. "Bisa diskusinya lebih tajam. Nah, kami akan lakukan itu dalam RUU Ketenaga Kerjaan, tanggal 30 September. Surat sudah disampaikan," ujar Iqbal. 

Aksi tersebut merupakan lanjutan dari aksi pada Senin (22/9/2025), ketika serikat buruh menyampaikan sejumlah aspirasi ke DPR. Iqbal menambahkan, aksi serupa juga akan digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia.

Tonton: Pelaku Pasar Resah terhadap Disiplin Fiskal RI Longgar dan Dugaan Intervensi BI

UMP 2025

Upah minimal buruh tergantung provinsi dan kabupaten/kota. Upah minimal buruh selalu naik setiap tahun.

Pemerintah bersama perwakilan pengusaha dan buruh biasanya mulai membahas kenaikan upah minimal sejak bulan September. Keputusan besaran kenaikan upah minimal paling lambat akhir November. 

Tahun 2025, pemerintah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) naik rata-rata 6,5%. 

Berikut daftar UMP di seluruh wilayah Indonesia yang berlaku tahun 2025:

1. UMP 2025 Provinsi Aceh : Rp3.685.616 

2. Ump 2025 Provinsi Sumatera Utara : Rp2.992.559 

3. UMP 2025 Provinsi Sumatera Barat : Rp2.994.193

4. UMP 2025 Provinsi Sumatera Selatan : Rp3.681.571

5. UMP 2025 Provinsi Kepulauan Riau : Rp3.623.654 

6. UMP 2025 Provinsi Riau : Rp3.508.776,22 

7. UMP 2025 Provinsi Lampung : Rp2.893.070 

8. UMP 2025 Provinsi Bengkulu : Rp2.670.039 

9. UMP 2025 Provinsi Jambi : Rp3.234.535 

10. UMP 2025 Provinsi Bangka Belitung : Rp3.623.653 

11. UMP 2025 Provinsi Banten : Rp2.905.119 

12. UMP 2025 Provinsi Jakarta : Rp5.396.761

13. UMP 2025 Provinsi Jawa barat : Rp2.191.232 

14. UMP 2025 Provinsi Jawa Timur : Rp2.305.985

Baca Juga: Tanda-Tanda iPhone 17 Segera Rilis di Indonesia Semakin Kuat, Ini Buktinya

15. UMP 2025 Daerah Istimewa Yogyakarta : Rp2.264.080,95 

16. UMP 2025 Provinsi Jawa tengah : Rp2.169.349

17. UMP 2025 Provinsi Bali : Rp2.996.500

18. UMP 2025 Provinsi Nusa Tenggara Timur : Rp2. 328.969

19. UMP 2025 Provinsi Nusa Tenggara Barat : Rp2.602.931

20. UMP 2025 Provinsi Maluku Utara : Rp3.408.000 

21. UMP 2025 Provinsi Maluku : Rp3.141.700 

22. UMP 2025 Provinsi Sulawesi Tengah : Rp2.915.000 

23. UMP 2025 Provinsi Sulawesi Tenggara : Rp3.073.551 

24. UMP 2025 Provinsi Sulawesi Utara : Rp3.775.425  

25. UMP 2025 Provinsi Sulawesi Selatan : Rp3.657.527

26. UMP 2025 Provinsi Gorontalo : Rp3.221.731 

27. UMP 2025 Provinsi Sulawesi Barat : Rp3.104.430 

28. UMP 2025 Provinsi Kalimantan Barat : Rp2.878.285 

29. UMP 2025 Provinsi Kalimantan Tengah : Rp3.473.621,04 

30. UMP 2025 Provinsi Kalimantan Selatan : Rp3.496.194 

31. UMP 2025 Provinsi Kalimantan Utara : Rp3.580.160 

32. UMP 2025 Provinsi Kalimantan Timur : Rp3.579.314 

33. UMP 2025 Provinsi Papua : Rp4.285.850

34. UMP 2025 Provinsi Papua Barat : Rp3.393.500 

35. UMP 2025 Provinsi Papua Tengah : Rp4,285.848

36. UMP 2025 Provinsi Papua Barat Daya : Rp3.614.000

37. UMP 2025 Papua Selatan: Rp4.285.850

38. UMP 2025 Papua Pegunungan: Rp4.285.847

Perhitungan UMP versi buruh KSPI

Berikut perhitungan UMP tahun 2026 jika naik 10,5% sesuai tuntutan KSPI:

  1. Aceh: Rp4.072.606
  2. Sumatera Utara: Rp3.306.778
  3. Sumatera Barat: Rp3.308.583
  4. Sumatera Selatan: Rp4.068.136
  5. Kepulauan Riau: Rp4.004.138
  6. Riau: Rp3.877.462
  7. Lampung: Rp3.198.087
  8. Bengkulu: Rp2.951.580
  9. Jambi: Rp3.574.703
  10. Bangka Belitung: Rp4.004.137
  11. Banten: Rp3.210.629
  12. Jakarta: Rp5.957.463
  13. Jawa Barat: Rp2.415.329
  14. Jawa Timur: Rp2.548.865
  15. DI Yogyakarta: Rp2.502.710
  16. Jawa Tengah: Rp2.397.131
  17. Bali: Rp3.311.698
  18. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.573.360
  19. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.877.109
  20. Maluku Utara: Rp3.767.400
  21. Maluku: Rp3.471.629
  22. Sulawesi Tengah: Rp3.221.075
  23. Sulawesi Tenggara: Rp3.396.288
  24. Sulawesi Utara: Rp4.173.708
  25. Sulawesi Selatan: Rp4.041.184
  26. Gorontalo: Rp3.563.722
  27. Sulawesi Barat: Rp3.430.975
  28. Kalimantan Barat: Rp3.181.098
  29. Kalimantan Tengah: Rp3.838.340
  30. Kalimantan Selatan: Rp3.863.115
  31. Kalimantan Utara: Rp3.954.268
  32. Kalimantan Timur: Rp3.953.015
  33. Papua: Rp4.737.730
  34. Papua Barat: Rp3.750.918
  35. Papua Tengah: Rp4.737.727
  36. Papua Barat Daya: Rp3.989.700
  37. Papua Selatan: Rp4.737.730
  38. Papua Pegunungan: Rp4.737.728
 
 

Selanjutnya: Pre-Order iPhone 17, Telkomsel Tawarkan Sejumlah Keuntungan, Cek Juga Harga Resmi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

TAG:

BERITA TERKAIT

TERBARU



TERPOPULER