JAKARTA. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera melakukan evaluasi dan audit kembali perusahaan yang telah disetuji penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 mereka. Langkah ini dilakukan terkait keberatan yang disampaikan oleh sejumlah pihak terhadap persetujuan penangguhan UMP yang telah diberikan terhadap 177 perusahaan di seluruh Indonesia. “Penangguhan itu kan baru permohonan, nanti tim Disnakertrans akan pelajari dan audit lagi untuk melihat syaratnya, kalau tidak memenuhi syarat ya harus ditolak,” kata Muhaimin di Gedung DPR Senin (3/2).
Menakertrans akan evaluasi penangguhan UMP
JAKARTA. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera melakukan evaluasi dan audit kembali perusahaan yang telah disetuji penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 mereka. Langkah ini dilakukan terkait keberatan yang disampaikan oleh sejumlah pihak terhadap persetujuan penangguhan UMP yang telah diberikan terhadap 177 perusahaan di seluruh Indonesia. “Penangguhan itu kan baru permohonan, nanti tim Disnakertrans akan pelajari dan audit lagi untuk melihat syaratnya, kalau tidak memenuhi syarat ya harus ditolak,” kata Muhaimin di Gedung DPR Senin (3/2).
