JAKARTA. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera melakukan evaluasi dan audit kembali perusahaan yang telah disetuji penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 mereka.

Langkah ini dilakukan terkait keberatan yang disampaikan oleh sejumlah pihak terhadap persetujuan penangguhan UMP yang telah diberikan terhadap 177 perusahaan di seluruh Indonesia.

“Penangguhan itu kan baru permohonan, nanti tim Disnakertrans akan pelajari dan audit lagi untuk melihat syaratnya, kalau tidak memenuhi syarat ya harus ditolak,” kata Muhaimin di Gedung DPR Senin (3/2).

Sebelumnya, kalangan pekerja dan buruh menyatakan penolakan mereka atas putusan persetujuan penangguhan UMP 2014 yang diberikan terhadap 177 perusahaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan bahwa keputusan penangguhan UMP 2014 akan merugikan kalangan pekerja.

Atas penolakan itulah, KSPI akan menggugat putusan penangguhan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan