JAKARTA. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar mengingatkan dinas-dinas tenaga kerja tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kotaagar tak asal kirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Ia meminta, dinas tenaga kerja tingkat terkait harus ikut serta dalam membenahi sistem penempatan dan perlindungan TKI sejak pra, selama dan purna penempatan. Menurut data Kemenakertans, tercatat Cirebon merupakan daerah kantong TKI paling banyak mengirimkan TKI ke luar negeri dengan jumlah 129.717 orang. Disusul Indramayu 95.581 orang, Subang 95.180 orang dan Cianjur 89.182 orang. Sedangkan Lombok Tengah NTB mengirimkan 62.512 orang, Lombok Barat NTB 59.751 orang, Sukabumi 55.207 orang, Ponorogo 47.717 orang, Lombok Timur NTB 46.962 orang dan Malang 39.610 orang. Lebih lanjut Muhaimin mengatakan, pembenahan tersebut bisa dilakukan dengan cara memperbaiki proses pendataan dokumen calon TKI di daerah. Hal tersebut pun diyakini dapat mencegah TKI ilegal, terlebih saat pemberlakuan Moratorium ke Arab Saudi awal Agustus nanti. Selain itu, ia pun meminta agar dinas-dinas tersebut pun turut mengampanyekan slogan 'Jangan berangkat sebelum siap' kepada calon TKI, para TKI, TKI Purna dan Keluarga TKI. Sehingga, hanya TKI yang benar-benar siap saja yang berangkat bekerja ke luar negeri.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Menakertrans ingatkan dinas tenaga kerja seluruh daerah tak asal kirim TKI
JAKARTA. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar mengingatkan dinas-dinas tenaga kerja tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kotaagar tak asal kirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Ia meminta, dinas tenaga kerja tingkat terkait harus ikut serta dalam membenahi sistem penempatan dan perlindungan TKI sejak pra, selama dan purna penempatan. Menurut data Kemenakertans, tercatat Cirebon merupakan daerah kantong TKI paling banyak mengirimkan TKI ke luar negeri dengan jumlah 129.717 orang. Disusul Indramayu 95.581 orang, Subang 95.180 orang dan Cianjur 89.182 orang. Sedangkan Lombok Tengah NTB mengirimkan 62.512 orang, Lombok Barat NTB 59.751 orang, Sukabumi 55.207 orang, Ponorogo 47.717 orang, Lombok Timur NTB 46.962 orang dan Malang 39.610 orang. Lebih lanjut Muhaimin mengatakan, pembenahan tersebut bisa dilakukan dengan cara memperbaiki proses pendataan dokumen calon TKI di daerah. Hal tersebut pun diyakini dapat mencegah TKI ilegal, terlebih saat pemberlakuan Moratorium ke Arab Saudi awal Agustus nanti. Selain itu, ia pun meminta agar dinas-dinas tersebut pun turut mengampanyekan slogan 'Jangan berangkat sebelum siap' kepada calon TKI, para TKI, TKI Purna dan Keluarga TKI. Sehingga, hanya TKI yang benar-benar siap saja yang berangkat bekerja ke luar negeri.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
