Menanti Hasil Lobi Indonesia ke MSCI, Reformasi Pasar Modal Dikebut



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasar modal Indonesia tengah menghadapi ujian kepercayaan setelah MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi dari Emerging Market menjadi Standalone Market. 

Di tengah periode konsultasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) berpacu menunjukkan pembenahan nyata agar pasar domestik tetap dipandang layak investasi.

MSCI pada 15 Oktober 2026 menyatakan akan melanjutkan usulan perubahan status kecuali konsultasi menemukan bukti jelas perbaikan material dalam tata kelola dan fungsi pasar saham Indonesia.


Keputusan final dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027, sementara masukan pelaku pasar dapat disampaikan hingga 30 April 2027. Pembekuan sejumlah perubahan indeks MSCI juga tetap berlaku.

Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Agus Firmansyah mengenaskan pengumuman MSCI baru proposal untuk konsultasi. Artinya bukan MSCI yang akan memutuskan. 

Dia bilang OJK dan BEI telah berdialog dengan MSCI untuk menggali persyaratan yang dinilai masih perlu dipenuhi Indonesia. OJK juga menghimpun masukan investor global dan domestik.

Baca Juga: Rebalancing MSCI, Asing Gencar Beli Saham Bank Besar, Investor Ritel Harus Apa?

“Intinya mereka (MSCI) meminta OJK dan BEI untuk terus berkomunikasi dengan pasar, dengan market participants. Jadi kami coba tanya ke investor-investor itu, global maupun domestik,” jelas Agus dalam media gathering belum lama ini. 

Agus menyebut OJK telah berdialog dengan puluhan hingga lebih dari 100 investor global, termasuk Vanguard, UBS, serta investor dari Kanada dan Ontario untuk menghimpun masukan pembenahan.

Pasalnya, masalah yang disorot bukan semata ukuran pasar atau akses investor asing, melainkan struktur kepemilikan saham yang dinilai belum transparan serta dugaan transaksi terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga.

MSCI mencatat reformasi yang diumumkan otoritas, termasuk keterbukaan pemegang saham di atas 1%, klasifikasi investor lebih rinci, pelaporan High Shareholding Concentration (HSC), dan peta jalan free float minimum 15%.

Namun, investor institusi meminta implementasi konsisten serta bukti dampak berkelanjutan. MSCI menyebut pelaku pasar belum melihat kemajuan yang memadai dan masih mengkhawatirkan disfungsi pasar serta lemahnya penegakan.

Baca Juga: OJK Tegaskan Reformasi Pasar Modal Jalan Terus di Tengah Isu MSCI

Berdasarkan sumber Kontan, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pihak MSCI di sela-sela acara KTT ASEAN Filipina. Dalam pertemuan tersebut, MSCI menjabarkan dampak yang terjadi apabila Indonesia turun ke standalone market.

Pihak MSCI menyampaikan, apabila status pasar saham Indonesia ingin tetap dipertahankan pemerintah dan otoritas yang berkaitan dengan pasar saham Indonesia harus menyeret pihak penyelewengan ke jeruji besi.  

Terbaru, OJK menahan tiga tersangka dugaan manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Ketiga tersangka merupakan karyawan swasta berinisial JF alias O, FS dan S. 

Research Analyst Mirae Asset Sekuritas, Wilbert Arifin menilai langkah tersebut tepat arah, tetapi cakupan dan konsekuensinya masih terbatas. Denda administratif dinilai belum tentu menyentuh persoalan mendasar struktur kepemilikan saham.

Dalam risetnya, Mirae Asset juga membandingkan Indonesia dengan Turki, yang pada 15 Oktober turut dikenai pembekuan perubahan indeks oleh MSCI karena kekhawatiran perdagangan terkoordinasi melalui kepemilikan reksa dana.

Di Turki, pemerintah menempuh langkah lebih luas, termasuk proses hukum terhadap lebih dari 400 orang, pembekuan aset serta likuidasi 131 reksadana yang dikelola tujuh manajer investasi.

Baca Juga: IHSG Ditutup Rebound 2,66% Pasca Review MSCI November 2026, Tren Pemulihan Berlanjut?

Mirae Asset Sekuritas mencatat dari 12 konsultasi penurunan klasifikasi pasar yang dilakukan MSCI selama 20 tahun terakhir, sebanyak 10 berakhir dengan reklasifikasi.

Tekanan terhadap Indonesia juga diperbesar oleh menyusutnya bobot saham domestik dalam MSCI Emerging Markets. Mirae Asset Sekuritas mencatat bobot Indonesia turun dari 1,2% pada awal 2026 menjadi 0,4%.

Kondisi itu membuat eksposur Indonesia semakin kecil bagi pengelola dana global. Karena bobotnya rendah, biaya bagi investor untuk melepas saham Indonesia dari portofolio acuan juga relatif lebih terbatas.

Jika Indonesia benar-benar menjadi Standalone Market, saham domestik akan keluar dari seluruh indeks komposit MSCI. Dampaknya, akses terhadap dana yang mengacu indeks Emerging Markets berpotensi menyusut.

WIlbert memperkirakan sekitar US$ 2 triliun dana mengacu pada MSCI Emerging Markets. Sedangkan dana yang mengacu pada indeks Frontier Market hanya sekitar US$ 10 miliar.

Dengan menggunakan bobot Indonesia 0,41% pada Oktober 2026, Mirae Asset Sekuritas menghitung sekitar US$ 8,2 miliar dana terkait MSCI berisiko keluar dari pasar domestik.

“Estimasi tersebut terdiri atas sekitar US$ 2,7 miliar dana pasif dan US$ 5,5 miliar dana aktif. Perhitungan alternatif menghasilkan kisaran risiko arus keluar lebih lebar,” tulisnya dalam riset yang dirilis 4 November 2026. 

Secara keseluruhan, Mirae Asset Sekuritas memperkirakan US$ 8 miliar hingga US$ 11 miliar dana asing berisiko, dengan sekitar US$ 3 miliar di antaranya berasal dari dana pasif.

Namun Argentina menjadi contoh investor aktif tidak otomatis meninggalkan pasar setelah statusnya turun. Sejumlah pengelola dana tetap memegang saham negara tersebut di luar indeks acuan.

Risiko lainnya adalah pengalihan ke Frontier Market tidak cukup menggantikan dana yang hilang. Wilbert memperkirakan tambahan aliran masuk dari skenario tersebut maksimal hanya US$ 1 miliar.

Baca Juga: BEI Tetap Lanjutkan Reformasi Pasar Modal Jelang Pengumuman Evaluasi MSCI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News