KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus level US$ 100 per barel mendorong pemerintah menyiapkan berbagai langkah efisiensi energi, termasuk mempercepat penerapan bahan bakar nabati melalui program B50 dan E20. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tengah mengkaji sejumlah kebijakan untuk merespons kenaikan harga minyak global yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Asal tahu saja, sejumlah negara seperti Filipina dan Myanmar telah mempertimbangkan kebijakan pengurangan mobilitas, seperti penerapan work from home (WFH) atau pengurangan hari kerja untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun, pemerintah Indonesia masih mengkaji langkah yang paling sesuai dengan kondisi domestik.
“Kita lagi melakukan exercise. Apa yang dilakukan oleh negara lain itu kan tergantung dari kondisi masing-masing negara,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (9/3/2026). Bahlil menuturkan, pemerintah akan menempuh langkah efisiensi energi untuk menjaga stabilitas keuangan negara sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi domestik.
Baca Juga: Minyak Dunia Melonjak, Bahlil Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Lebaran Salah satu opsi yang disiapkan adalah mempercepat implementasi biodiesel dari B40 menjadi B50. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat penerapan campuran bioetanol pada bensin melalui program E20. “Karena kalau harga minyak fosil bisa melampaui 100 US dolar per barel, maka akan lebih murah jika kita melakukan blending,” kata Bahlil. Ia menambahkan peningkatan bauran biofuel tidak hanya bertujuan menekan ketergantungan terhadap impor minyak, tetapi juga memberikan manfaat dari sisi lingkungan karena emisi yang dihasilkan lebih rendah. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai, solusi paling realistis dalam jangka pendek bukan menambah pasokan energi baru, melainkan mengelola permintaan energi melalui kebijakan demand management. Salah satu kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah pengurangan mobilitas melalui pola kerja hybrid atau WFH pada sektor tertentu, terutama aparatur sipil negara (ASN) dan sektor administrasi. “Konsumsi BBM terbesar sebenarnya berasal dari mobilitas harian masyarakat di kota-kota besar. Jika mobilitas komuter bisa ditekan 10%–20% saja, dampaknya terhadap konsumsi BBM nasional cukup signifikan,” kata Badiul kepada Kontan, Selasa (10/3/2026). Ia menambahkan, pemerintah juga dapat memperkuat pembatasan konsumsi BBM bersubsidi secara nonharga, misalnya melalui kuota per kendaraan, pembatasan berdasarkan kapasitas mesin, atau digitalisasi distribusi BBM.
Baca Juga: Pemerintah Percepat Program B50 dan E20 di Tengah Lonjakan Harga Minyak Dunia Menurut Badiul, persoalan subsidi BBM di Indonesia selama ini muncul karena subsidi diberikan pada komoditas, bukan langsung kepada kelompok masyarakat yang berhak. Akibatnya, kelompok menengah dan pemilik kendaraan besar juga ikut menikmati subsidi. Sementara itu, percepatan program B50 dan E20 dinilai lebih tepat dipandang sebagai strategi substitusi energi ketimbang penghematan energi. Biodiesel B50 dapat mengurangi impor solar dan memperbaiki neraca perdagangan energi, tetapi tidak otomatis menurunkan konsumsi BBM secara keseluruhan. Adapun implementasi E20 masih menghadapi tantangan ketersediaan bahan baku bioetanol di dalam negeri sehingga dampaknya dalam jangka pendek kemungkinan masih terbatas. Dalam jangka menengah, Badiul menilai solusi yang lebih struktural tetap berada pada transformasi sektor transportasi dan peningkatan efisiensi energi, seperti penguatan transportasi publik, elektrifikasi kendaraan terutama sepeda motor, serta perbaikan sistem logistik nasional yang saat ini masih sangat bergantung pada truk berbahan bakar solar. “Jika harga BBM tidak dinaikkan, maka satu-satunya cara menjaga keberlanjutan fiskal adalah mengurangi konsumsi BBM melalui efisiensi energi dan pembatasan distribusi subsidi secara lebih tepat sasaran,” ujarnya. Pengamat ekonomi energi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti menilai, percepatan implementasi B50 dan E20 merupakan langkah positif, tetapi perlu dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, implementasi program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait investasi bio-refinery dan ketersediaan bahan baku seperti crude palm oil (CPO) untuk mendukung produksi biodiesel.
Baca Juga: Pemerintah Kebut Proyek Biodiesel B50, Antisipasi Lonjakan Harga Minyak Dunia Selain itu, kapasitas kilang blending yang dimiliki PT Pertamina juga dinilai masih terbatas untuk menggantikan penggunaan diesel dengan biodiesel secara masif. “Kapasitas kilang kita masih terbatas. Saat ini utilisasinya bahkan belum optimal, sementara idealnya bisa mencapai sekitar 80% agar pasokan lebih aman dan tidak menimbulkan gangguan signifikan,” kata Yayan kepada Kontan, Kamis (10/3/2026). Ia menilai percepatan implementasi B50 kemungkinan baru dapat terealisasi dalam jangka menengah sekitar dua hingga tiga tahun ke depan dengan syarat investasi dan pasokan bahan baku dapat dipastikan. Praktisi minyak dan gas bumi, Hadi Ismoyo menambahkan, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) skala kecil dapat digantikan dengan pasokan gas pipa, mini CNG, atau mini LNG. Selain itu, konversi kendaraan bermotor ke kendaraan listrik juga dapat menjadi bagian dari strategi pengurangan konsumsi BBM.
Hadi juga menilai program B50 berpotensi mendorong Indonesia menuju swasembada diesel apabila didukung oleh pengembangan industri methanol berbasis gas. Sementara itu, implementasi program E20 diperkirakan masih membutuhkan waktu karena memerlukan dukungan industri bioetanol domestik, termasuk pengembangan bahan baku seperti tebu dan singkong.
Baca Juga: Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Pastikan Harga BBM Pertalite Tetap Stabil Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
