KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selama pandemi Covid-19 menyebabkan krisis ekonomi, penerbitan surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) terus menurun. Gagal bayar MTN di tahun 2020-2021 pun menyeruak. 

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat, penerbitan MTN sebesar Rp 5,52 triliun di sepanjang 2021. Jumlah tersebut lebih rendah daripada penerbitan MTN di 2020 yang sebesar Rp 6,75 triliun dan penerbitan di 2019 yang sebesar Rp 15,8 triliun. 

Sementara, MTN gagal bayar di sepanjang tahun lalu juga santer terdengar. Seperti diantaranya, MTN dari PT Wadhe Putera Nusantara, PT Hotel Indonesia Natour, PT Tridomain Performance Materials Tbk (TDPM), PT Crystal Cakrawala Indah, PT Rekapastika Asri dan PT Oligo Infrastruktur Indonesia. 

Baca Juga: PKPU Tridomain Performance (TDPM) Kembali Diperpanjang atas Permintaan MMI

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario memproyeksikan penerbitan MTN akan kembali ramai di tahun ini karena pemulihan ekonomi sudah terjadi. "Perusahaan-perusahaan perlu pendanaan baru untuk melakukan ekspansi saat ekonomi pulih," kata Ramdhan, Jumat (18/3). Di sepanjang tahun ini, Ramdhan memproyeksikan penerbitan MTN berpotensi tumbuh 10%-20% dari akhir penerbitan di 2021. 

Setali tiga uang kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban utang juga akan semakin membaik. Eddy Handali, Presiden Direktur PT Pemeringkat Kredit Indoensia (PKRI) juga mengatakan masa sulit dari krisis ekonomi akibat pandemi sudah terlewati. 

"Meski risiko gagal bayar MTN akan selalu ada, tetapi di tahun ini jumlah MTN yang mengalami gagal bayar harapannya berkurang dari tahun lalu, karena ekonomi terus membaik," kata Eddy. PKRI memroyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini mencapai 5,5% atau sentuh level tertinggi dalam lima tahun terakhir. 

Baca Juga: Rencana Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Membeli Kembali MTN Kandas

Selain faktor ekonomi yang sudah membaik, Ramdhan berharap kualitas MTN yang terbit di tahun ini akan lebih baik karena sudah diharuskan melewati proses rating. Sekedar informasi, sejak November 2019, Otoritas Jasa Keuangan mengatur penerbitan MTN harus melalui proses pemeringkatan yang diatur dalam  Peraturan OJK (POJK) Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan Atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (EBUS). 

Dari daftar MTN yang gagal bayar tersebut hanya MTN milik TDPM yang telah diperingkat karena berasal dari perusahaan terbuka. Sementara, bagi MTN yang terbit sebelum adanya aturan pemeringkat, tidak memiliki peringkat rating. Meski begitu ada tidaknya rating pada MTN tidak menghilangkan risiko gagal bayar MTN. Oleh sebab itu, Ramdhan mengatakan ramainya pasar MTN masih membutuhkan waktu untuk kembali mendapat kepercayaan dari investor. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati