KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menata ulang belanja subsidi agar lebih tepat sasaran. Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang didesain lebih efektif lagi, utamanya terkait belanja subsidi energi.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan menilai, pemberian subsidi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik tidak efisien, karena banyak masyarakat mampu yang ikut menikmati subsidi tersebut.

“Subsidi hanya untuk rakyat miskin dan yang membutuhkan, rakyat mampu menengah ke atas harusnya tidak perlu lagi mendapatkan subsidi,” tutur Rodyanto dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN Tahun Anggaran 2023, Senin (25/7).

Untuk itu, ia mengatakan pemerintah harus secara bertahap dan berangsur mengembalikan BBM dan listrik ke harga keekonomiannya. Sehingga belanja negara bisa lebih produktif lagi, dan subsidi bisa dialihkan ke masyarakat yang membutuhkan.

Tahun ini pemerintah menggelontorkan subsidi energi sebesar Rp 520 triliun, yang digunakan untuk mensubsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik dan gas LPG 3kg. Belanja tersebut juga digunakan untuk PT Pertamina (persero) yang sudah menahan harga dalam dua tahun terakhir.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, subsidi tersebut justru tidak dinikmati oleh masyarakat rentan dan kurang mampu, melainkan dinikmati oleh masyarakat golongan kaya. Sehingga penyaluran subsidi di nilai tidak tepat sasaran.

“Memang diberikan kepada barang melalui harga barang apakah itu listrik, BBM, apakah LPG, itu kemungkinan besar bahwa yang menikmati kelompok yang mampu lebih banyak, itu memang terjadi,” ujar Bendahara Negara tersebut.

Ia memang mengakui, dengan memberikan subsidi pasti berisiko penyaluran tidak tepat, banyak golongan kaya yang malah menikmatinya.

“Konsumsi listrik, BBM, dan LPG itu banyak kelompok yang kaya dibandingkan dengan kelompok yang tidak mampu," kata Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi