KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keterbatasan lahan di Jakarta mendorong pemerintah dan pengembang mengoptimalkan hunian eksisting serta memperluas pembangunan hunian vertikal yang terjangkau dan terintegrasi transportasi. Dukungan pembiayaan, fleksibilitas produk, dan pemanfaatan teknologi disebut menjadi kunci agar stok hunian dapat lebih cepat terserap masyarakat, khususnya MBR dan generasi muda.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian PKP Kreshnariza Harahap mengatakan, hunian vertikal menjadi kebutuhan bagi Jakarta yang menghadapi keterbatasan lahan. Pemerintah juga mendorong optimalisasi stok hunian yang ada melalui dukungan pembiayaan agar lebih mudah diakses masyarakat.

“Ketika produk hunian, pembiayaan dan kebutuhan masyarakat dapat dipertemukan, maka stok hunian yang ada dapat menjadi bagian dari solusi pemenuhan kebutuhan rumah.” ujar Kreshnariza dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI DKI Jakarta Tahun 2026, Kamis (27/8/2026).

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 tentang Kriteria Satuan Rumah Susun Umum yang ditetapkan pada 6 Agustus 2026.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah memberikan relaksasi pembiayaan rusun, termasuk tenor hingga 40 tahun dan bunga 6% per tahun, serta mendorong KPR Susun Inden dan KPR Danantara. KPR Danantara menggunakan skema suku bunga efektif berjenjang mulai dari 2,75% tiga tahun pertama dan maksimal 12,5% pada tahun ke-21 dengan tenor kredit hingga 30 tahun.

Baca Juga: Pollux Hotels Buka Peluang Perluas Kerja Sama OTIS ke Proyek Properti Lain

Di Jabodetabek, harga rusun umum ditetapkan Rp13 juta–Rp14,5 juta per meter persegi dengan luas 21–45 m² untuk memperluas akses bagi masyarakat berpenghasilan  rendah (MBR).

Kebijakan pembiayaan tersebut perlu diikuti produk hunian yang sesuai kebutuhan masyarakat, dari sisi harga, desain, luas, kualitas, lokasi, dan fleksibilitas pembayaran. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan PropTech untuk memetakan stok hunian dan mempercepat pertemuan antara hunian dan calon pembeli.

Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar mengatakan salah satu tantangan sektor perumahan Jakarta saat ini adalah masih adanya hunian yang telah dibangun namun belum terserap pasar secara optimal.

Riset Colliers Indonesia mencatat saat ini ada sekitar 29.000 unit apartemen di Jakarta belum terserap pasar. Menurut Arvin, stok hunian tersebut dapat menjadi solusi kebutuhan rumah di tengah keterbatasan lahan, namun membutuhkan dukungan kebijakan, insentif, dan pembiayaan agar terjangkau masyarakat.

Pembiayaan

Kepala Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Ledy Natalia, mengatakan persoalan keterjangkauan hunian di Jakarta berkaitan dengan daya beli masyarakat.   Menurutnya, backlog perumahan di Jakarta masih menjadi tantangan besar. Data yang menjadi bahan pembahasan dalam Rakerda REI DKI Jakarta menunjukkan backlog perumahan Jakarta mencapai sekitar 402.287 kepala keluarga, sementara kenaikan harga tanah dan tekanan daya beli masyarakat semakin memperbesar tantangan penyediaan hunian.

Baca Juga: Properti Indonesia Masuk Era Baru, Efisiensi Energi Jadi Kunci Pembangunan   Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan instrumen pembiayaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah. Salah satunya melalui Fasilitas Pembiayaan Perolehan Perumahan (FPPR) yang memberikan sejumlah kemudahan.   Skema pembiayaan tersebut juga dapat digunakan untuk hunian eksisting, sehingga berpotensi mempercepat penyerapannya. Ledy bilang, dukungan pembiayaan yang sesuai kemampuan masyarakat dinilai menjadi kunci mempertemukan kebutuhan hunian dengan stok yang tersedia.

Arvin menambahkan, kebijakan perumahan Jakarta juga perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang berada di antara MBR penerima subsidi dan masyarakat yang mampu membeli hunian komersial dengan harga pasar.   Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT), menurut Arvin, merupakan segmen yang memiliki kebutuhan besar terhadap hunian perkotaan, khususnya yang dekat dengan tempat kerja dan jaringan transportasi publik. “Mereka membutuhkan hunian dekat dengan tempat kerja dan transportasi publik, tetapi belum tentu mampu mengakses hunian komersial dengan harga pasar,” jelasnya.

Baca Juga: Ini Kata Perumnas soal Pengelolaan Aset Properti BUMN Karya Pasca Divestasi   Oleh karena itu, Arvin menilai ekosistem perumahan Jakarta perlu menyediakan spektrum hunian yang lebih luas, mulai dari rumah bersubsidi, hunian terjangkau, hingga skema pembiayaan yang dapat menjangkau kelompok MBT.   Ledy menambahkan bahwa pengembangan hunian vertikal tidak berhenti pada pembangunan dan penjualan unit. Tata kelola kawasan setelah hunian terisi juga harus menjadi bagian dari ekosistem perumahan.   Pemprov DKI Jakarta bersama perbankan dan pelaku usaha telah mengembangkan sejumlah proyek hunian terjangkau, antara lain Menara Samawa, Menara Kanaya, Sentraland Cengkareng, Bandar Kemayoran, serta proyek kolaborasi dengan PT SPI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News