KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemeringkatan keselamatan dinilai perlu diperluas ke sepeda motor agar konsumen memiliki informasi yang jelas sebelum membeli. Pengembangan ID-MAP menjadi langkah penting untuk mendorong standar keselamatan sekaligus memastikan fitur keselamatan tidak lagi dinilai semata dari harga atau kapasitas mesin. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil secara wholesales sepanjang Januari-Juli 2026 mencapai 517.742 unit, tumbuh 18,3% secara tahunan. Sementara Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat penjualan domestik sepeda motor sepanjang Januari-Juni 2026 mencapai 3.129.587 unit. Di tengah besarnya pilihan dan volume kendaraan yang terjual, informasi keselamatan menjadi salah satu hal yang perlu dibuat lebih mudah dibaca oleh konsumen.
Sejumlah mobil di pameran GIIAS 2026 yang digelar pada 30 Juli-8 Agustus, seperti Jetour T2, Mitsubishi Destinator, dan Suzuki Fronx, telah memiliki peringkat keselamatan ASEAN NCAP yang dapat menjadi rujukan konsumen. Namun, informasi serupa untuk sepeda motor masih terbatas.
Baca Juga: Insentif Motor Listrik Kembali Mundur, Industri Khawatir Penjualan Melambat Anggota Komite Teknis ASEAN NCAP Adrianto Sugiarto menilai konsumen tidak bisa dibebani untuk memahami seluruh teknologi kendaraan, karena tidak semua memiliki waktu dan pengetahuan teknis yang cukup. Ia juga menegaskan harga bukan patokan kelengkapan fitur keselamatan, sebab kendaraan lebih mahal belum tentu memiliki perangkat keselamatan lebih lengkap. Selisih harga antarvarian bisa berasal dari fitur tambahan yang tidak terkait langsung dengan keselamatan. Sistem pemeringkatan dinilai dapat membantu masyarakat memilih kendaraan berdasarkan tingkat keselamatannya. “Masyarakat bisa lebih mudah menentukan kendaraan berdasarkan tingkat keselamatannya, mau memilih yang ratingnya berapa bintang,” kata Adrianto dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026). Untuk sepeda motor, Indonesia sudah mulai mengembangkan
Indonesian Motorcycle Assessment Program (ID-MAP) sebagai bagian dari Indonesian Road Safety Rating (IDRS). Pengujian akan mengacu pada sejumlah UN Regulations, termasuk UNR 78 terkait sistem pengereman kendaraan roda dua. Fasilitas pengujiannya tersedia di Badan Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Kementerian Perhubungan. IDRS dan BPLJSKB belum lama ini juga meneken nota kesepahaman untuk mengembangkan metodologi pemeringkatan dan memanfaatkan fasilitas pengujian tersebut.
Baca Juga: Penundaan Insentif Motor Listrik 2026 Berpotensi Tekan Penjualan Adrianto bilang, pengembangan standar ini penting karena masih ada anggapan motor berkapasitas kecil tidak membutuhkan fitur keselamatan modern seperti Emergency Stop Signal, Smart Key System, Parking Brake Lock, dan ABS. Padahal, risiko pengereman tidak hanya ditentukan kapasitas mesin. Kemampuan motor mempertahankan kendali saat pengereman darurat juga menjadi faktor penting, sehingga teknologi keselamatan dapat membantu mengurangi risiko fatalitas di jalan. Sementara itu, 2W Sales & Marketing Department Head PT Suzuki Indomobil Sales Teuku Agha mengatakan, pihaknya menyerahkan penerapan teknologi keselamatan pada motor kelas pemula kepada pembuat kebijakan.
Menurutnya, penambahan fitur keselamatan dapat memengaruhi harga kendaraan, sementara Suzuki akan mengikuti standar yang berlaku di setiap negara. “Regulasi suatu teritorial ditetapkan karena ada kebutuhan di teritorial tersebut. Sebagai produsen yang beroperasi di sana, kami wajib mengikutinya,” kata Agha. Karena itu, pemerintah berperan penting dalam menentukan arah standardisasi. Dengan fasilitas pengujian yang tersedia dan sistem pemeringkatan yang mulai dikembangkan, pemerintah perlu menentukan cakupan penerapannya pada sepeda motor yang dipasarkan. Upaya ini sejalan dengan pembaruan regulasi lalu lintas nasional melalui RUU Perubahan Ketiga UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang turut merespons perkembangan teknologi transportasi dan memperkuat keselamatan jalan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
