KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melihat Compressed Natural Gas (CNG) alias Gas Alam Terkompresi sebagai salah satu alternatif untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Pengembangan CNG juga dinilai dapat memperluas akses gas bumi ke wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini bersiap menyusun regulasi serta peta jalan (roadmap) komersialisasi CNG ukuran 3 kilogram (kg).

Gas bumi, yang kandungan utamanya metana, dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari industri dan pembangkit listrik hingga jaringan gas dan kebutuhan energi lainnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemanfaatan gas bumi dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendorong kemandirian energi, termasuk mengurangi ketergantungan pada LPG impor. “Ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan,” kata Bahlil dalam keterangannya dikutip Jumat (5/10/2026).

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Pastikan Infrastruktur Siap sebelum Perluas Penggunaan CNG

CNG memungkinkan gas bumi dikompresi pada tekanan tinggi, kemudian disimpan dalam tabung dan didistribusikan ke lokasi pengguna. Teknologi ini menjadi salah satu opsi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi, terutama ke wilayah yang belum terhubung dengan jaringan pipa gas. Sehingga pemanfaatan gas tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur pipa.

Berdasarkan catatan pemerintah, produksi gas bumi Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 6.789 MMSCFD. Dari pemanfaatan gas bumi nasional sekitar 5.600 BBTUD, sekitar 69% digunakan untuk kebutuhan domestik, sedangkan sisanya dialokasikan untuk ekspor.

Data tersebut menunjukkan besarnya peran gas bumi dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Namun, optimalisasi pemanfaatannya juga bergantung pada kemampuan distribusi dari sumber gas ke konsumen. 

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pemerintah masih mengevaluasi uji coba CNG yang mencakup kesiapan tabung, proses pengisian, distribusi, rantai pasok, infrastruktur, hingga skema bisnis. Evaluasi dilakukan secara berkala selama masa uji coba dan akan ditinjau secara menyeluruh setelah satu bulan.

Baca Juga: Menghadap Prabowo, Bahlil Bahas Percepatan Peralihan LPG ke CNG hingga Kelola Tambang

Setelah evaluasi selesai, Kementerian ESDM akan menyusun regulasi dan peta jalan bisnis CNG, termasuk menentukan skema perdagangan, pihak yang menjual dan memasok tabung, serta lokasi pengisian gas.

Sebelumnya, Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef Abra Talattov menilai pemanfaatan gas domestik melalui CNG dapat memperkuat kemandirian energi dan mengurangi kerentanan akibat ketergantungan LPG impor. Namun, CNG belum dapat langsung menggantikan LPG 3 kg secara nasional, sehingga penerapannya perlu dilakukan selektif dan bertahap.

Menurut Abra, CNG clustering dapat menjadi model transisi awal. Model ini mengintegrasikan sumber gas, fasilitas kompresi dan pengisian, transportasi, serta konsumen dalam satu wilayah layanan. “Pendekatan tersebut dapat menekan biaya logistik, mempermudah pengawasan, dan memungkinkan pemerintah menguji keandalan rantai pasok dalam skala terbatas,” ujarnya.

Ia bilang, klaster awal sebaiknya dipilih berdasarkan kesiapan sumber gas, jarak distribusi, kepadatan konsumen, kondisi jalan, serta ketersediaan infrastruktur. Lokasi yang dekat dengan sumber gas, fasilitas pemrosesan, jaringan pipa, atau fasilitas distribusi dinilai lebih ideal karena dapat menekan biaya dan risiko pasokan.

Baca Juga: Kompor Tetap Sama, Gasnya Berubah! Pemerintah Mulai Transisi LPG ke CNG

Selain rumah tangga penerima LPG 3 kg, permintaan dalam klaster dapat berasal dari UMKM, pasar tradisional, rumah makan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik. Konsumen tambahan ini diperlukan untuk menciptakan permintaan yang stabil dan meningkatkan utilisasi fasilitas CNG, tetapi tidak boleh mengurangi prioritas pasokan untuk rumah tangga.

Abra mengingatkan, CNG dapat kehilangan keunggulan ekonominya jika harus didistribusikan terlalu jauh atau kepada konsumen yang tersebar. Karena itu, harga harus tetap terjangkau sekaligus menjamin keekonomian badan usaha agar infrastruktur dapat dikelola secara berkelanjutan, andal, dan aman.

Setiap klaster juga perlu dijadikan proyek percontohan dan dievaluasi dari sisi biaya distribusi, harga konsumen, waktu pengisian, kemudahan penggunaan, penerimaan masyarakat, dan keselamatan sebelum diperluas. “CNG clustering harus menjadi proses transisi, bukan penggantian LPG 3 kg secara mendadak.” pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News