KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan aturan baru untuk mengatur layanan gratis ongkir.

Aturan tersebut tertuang dalam Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial yang disahkan oleh Menkomdigi Meutya Viada Hafid pada 9 Mei 2025.

Menanggapi kebijakan itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso (Busan) menilai bahwa keputusan ini nantinya akan menimbulkan keseimbangan pasar, baik pada konsumen, produsen, serta penyedia layanan jasa kirim.

Tips Menabung Aman, Menguntungkan, dan Fleksibel di Bank Digital Bunga Tinggi

"Tujuannya kan apa, pasarnya biar sehat, kan. Jadi semua kita pikirkan. Biar produsennya juga, UMKM kita, itu menjadi sehat. Jadi semua, jadi instrumennya tidak hanya satu," beber Busan di Kantor Kementerian Perdagangan, Senin (19/5).

Baca Juga: Asperindo Dukung Penuh Aturan Baru Komdigi Soal Layanan Gratis Ongkir

Setelah aturan tersebut akan direalisasikan nantinya, diharap ekosistem perdagangan, khususnya di online marketplace serta pelaku jasa kirim akan lebih sehat dan tidak terjadi praktik yang menimbulkan persaingan usaha.

Lebih lanjut, mengutip catatan Kontan, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan bahwa beleid itu tidak mengatur atau membatasi promosi gratis ongkir  e-commerce melainkan, mengatur diskon biaya kirim yang diberikan langsung oleh kurir di aplikasi atau loket merek. 

"Perlu kami luruskan, peraturan ini tidak menyentuh ranah promosi gratis ongkir oleh e-commerce. Yang kami atur adalah diskon biaya kirim yang diberikan langsung oleh kurir di aplikasi atau loket merek. Itu dibatasi maksimal tiga hari dalam sebulan,” jelas Edwin melalui keterangan resminya, Sabtu (19/5).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News