JAKARTA. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan sejauh ini belum ada rencana melakukan revisi terhadap ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Pihaknya tetap berpendapat protokol bilateral yang disepakati dalam joint commission meeting (JMC) tahun lalu menjadi jalan keluar ketimpangan perdagangan akibat ACFTA."Kita sudah melakukan pembicaraan tahun lalu dimana adanya protokol bilateral dalam rangka perdagangan," katanya di Istana Kepresidenan, Selasa (124).Dalam protokol bilateral antara Indonesia-China pada 3 April 2010 lalu membuahkan beberapa kesepatan. Dalam hal ini komitmen penguatan perdagangan kedua negara, di mana sepakat melaksanakan implementasi ACFTA. Diantaranya, mengupayakan keseimbangan neraca perdagangan, pembentukan kelompok kerja selama dua bulan, dukungan pendanaan kredit dan pinjaman lunak bagi sektor yang menjadi perhatian kedua pihak, mendukung pengembangan infrastruktur, dan mendorong dialog bisnis sektor-sektor prioritasDari kesekian kesepatan tersebut yang sudah berjalan yakni penguatan perdagangan melalui business to business semisal antara asosiasi elektronik Indonesia dengan asosiasi elektronik China. Mari juga mengklaim sudah ada peningkatan investasi, semisal pada tahun 2010 saja sudah ada 30 nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di bidang investasi. Tidak hanya pada investasi pertambangan, tetapi juga sudah masuk pada manufaktur.Meski demikian, Mari mengakui masih memiliki pekerjaan rumah terkait protokol bilateral tersebut. Misal, soal pembiayaan dari perbankan khususnya Bank of China dan HSBC. "Kedua bank juga menandatangani dengan API (Asosiasi Pertektilan Indonesia) dan APRISINDO (Asosiasi Persepatuan Indonesia) untuk membiayai trade dan invesment. Ini yang belum kelihatan realisasinya," katanya.Kemudian yang juga harus didorong soal kerjasama ICBC (International Comercial Bank of China) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. "Kesepakatan Yogya itu perlu diingat kembali itu pembahasan bilateral bagaimana kita meyakini bahwa perdaganagn bilateral kita bukan hanya tumbuh tetapi seimbang," paparnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Mendag belum berencana revisi kesepakatan ACFTA
JAKARTA. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan sejauh ini belum ada rencana melakukan revisi terhadap ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Pihaknya tetap berpendapat protokol bilateral yang disepakati dalam joint commission meeting (JMC) tahun lalu menjadi jalan keluar ketimpangan perdagangan akibat ACFTA."Kita sudah melakukan pembicaraan tahun lalu dimana adanya protokol bilateral dalam rangka perdagangan," katanya di Istana Kepresidenan, Selasa (124).Dalam protokol bilateral antara Indonesia-China pada 3 April 2010 lalu membuahkan beberapa kesepatan. Dalam hal ini komitmen penguatan perdagangan kedua negara, di mana sepakat melaksanakan implementasi ACFTA. Diantaranya, mengupayakan keseimbangan neraca perdagangan, pembentukan kelompok kerja selama dua bulan, dukungan pendanaan kredit dan pinjaman lunak bagi sektor yang menjadi perhatian kedua pihak, mendukung pengembangan infrastruktur, dan mendorong dialog bisnis sektor-sektor prioritasDari kesekian kesepatan tersebut yang sudah berjalan yakni penguatan perdagangan melalui business to business semisal antara asosiasi elektronik Indonesia dengan asosiasi elektronik China. Mari juga mengklaim sudah ada peningkatan investasi, semisal pada tahun 2010 saja sudah ada 30 nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di bidang investasi. Tidak hanya pada investasi pertambangan, tetapi juga sudah masuk pada manufaktur.Meski demikian, Mari mengakui masih memiliki pekerjaan rumah terkait protokol bilateral tersebut. Misal, soal pembiayaan dari perbankan khususnya Bank of China dan HSBC. "Kedua bank juga menandatangani dengan API (Asosiasi Pertektilan Indonesia) dan APRISINDO (Asosiasi Persepatuan Indonesia) untuk membiayai trade dan invesment. Ini yang belum kelihatan realisasinya," katanya.Kemudian yang juga harus didorong soal kerjasama ICBC (International Comercial Bank of China) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. "Kesepakatan Yogya itu perlu diingat kembali itu pembahasan bilateral bagaimana kita meyakini bahwa perdaganagn bilateral kita bukan hanya tumbuh tetapi seimbang," paparnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
