JAKARTA. Kementerian Perindustrian tengah menggalakkan transformasi pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Langkah strategis yang dilakukan adalah melalui program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri.

“Kami mendorong pendidikan kejuruan ini untuk diubah sistemnya, dari yang awalnya menitik beratkan ke pelajaran umum, menjadi spesialis. Jadi, siswa itu nanti belajar 50 % di kelas dan 50 % di industri,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangan tertulia pada Kamis (27/7).

Airlangga menjelaskan, saat ini lulusan dari sekolah tingkat menengah di Indonesia mencapai 3,3 juta siswa, sementara perguruan tinggi yang ada hanya mampu menyerap sebanyak 1,7 juta siswa. Oleh karena itu, sekitar 1,6 juta siswa harus diarahkan untuk masuk ke pasar kerja agar tidak menambah tingkat pengangguran.

“Namun, mayoritas dari mereka, setelah lulus belum siap bekerja,” ungka Airlangga. Kondisi ini, menurut Airlangga, karena fasilitas dan peralatan praktik yang dimiliki rata-rata SMK di Indonesia tertinggal dua generasi.

Program link and match diharapkan mampu beri pelajaran kepada siswa secara langsung mengenai mesin produksi generasi saat ini yang digunakan oleh industri.

“Misalnya di industri otomotif, para siswa SMK akan diajarkan mengenai pengelasan dan permesinan. Sedangkan untuk industri petrokimia, tentunya siswa SMK dari program studi kimia. Jadi disesuaikan dengan program studi” papar Airlangga.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri, disebutkan bahwa industri dapat membina sebanyak lima SMK di wilayahnya, dan setiap SMK bisa dibina lebih dari satu industri.

Sejauh ini, Kemenperin telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri untuk wilayah Jawa Timur serta wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. “Hingga tahap kedua, kami sudah memfasilitasi kerja sama sebanyak 166 perusahaan dengan 626 SMK,” sebut Airlangga. Program ini akan terus diluncurkan ke seluruh provinsi di Indonesia.

“Karena pembangunan industri di Indonesia berbasis kewilayahan, maka pengembangan SMK-nya juga berbasis kewilayahan. Untuk itu, kami pun mengharapkan dukungan dan partisipasi yang kuat dari pemerintah daerah baik itu kabupaten/kota maupun provinsi," kata Airlangga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto