JAKARTA. Menjelang revitalisasi Badan Urusan Logistik (Bulog), muncul kekhawatiran persaingan antara Bulog dengan importir. Namun pemerintah yakin Bulog bisa bekerjasama dengan importir. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan optimistis penguatan peran Bulog sebagai badan penyangga pangan strategis akan mampu bekerjasama dengan importir yang sudah ada. Namun, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan Bulog untuk mengemban amanah baru. Bulog harus menyiapkan infrastruktur dan jaringan seperti yang sudah dimiliki importir. "Memang tidak gampang untuk replikasi (importir). Tapi saya tidak melihat alasan mereka (Bulog dan importir) tidak bisa bekerjasama," jelas Gita, Selasa (14/8). Sebagai badan penyangga, lanjutnya, ada beberapa tantangan yang harus dijawab Bulog. Pertama, apakah Bulog cukup berpengalaman? Kedua, apakah Bulog sudah memiliki jaringan yang cukup luas di luar negeri? Ketiga, apakah Bulog memiliki infrastruktur seperti yang dimiliki importir? Keempat, apakah Bulog bisa bekerjasama dengan importir? Gita tidak ingin Bulog dan importir justru menjadi destruktif. Intinya, keduanya harus pro konsumen. Gita menilai, tugas Bulog sebagai badan stabilisator harga merupakan hal yang mulia. Karena itu ia berharap ada mekanisme saling menguntungkan antara Bulog dengan importir. Saat ini, Kementerian Perdagangan (Kemdag) sedang menyiapkan peran Bulog pasca revitalisasi, termasuk pembahasan tata niaga kedelai di dalamnya. Sama halnya dengan beras, pemerintah nantinya juga akan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk kedelai dan komoditas lain yang perlu disangga Bulog. Tata niaga dan HPP ini sangat mutlak diperlukan. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemdag Deddy Saleh mengungkapkan, pembahasan tata niaga kedelai tidak pernah membicarakan kuota impor. Pengaturannya berupa kewajiban importir memiliki izin impor. Pihaknya berjanji akan melakukan pengawasan secara ketat. Ia menargetkan aturan tata niaga ini bisa rampung pada akhir bulan. "Biarpun Bulog diberi kewenangan impor, importir tetap bisa mengimpor," kata Deddy.

Sekjen Kemdag Ardiansyah Parman menambahkan, tanggal 30 Agustus 2012, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi selaku ketua tim pembahasan revitalisasi Bulog akan menyampaikan laporan kepada Presiden SBY.

Wakil Presiden Direktur Sungai Budi Grup terbuka menyambut Bulog sebagai importir baru. Selain pengaturan tata niaga, Kemdag juga akan menempuh instrumen berupa penetapan HPP. Adapun maksudnya bukan hanya untuk stabilisasi harga melainkan juga untuk swasembada kedelai. Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Erwin Syahril menyatakan dukungannya terhadap pengembalian peran Bulog. Namun, dia mempertanyakan konteks pengembalian peran Bulog. Ia sepakat dengan peran Bulog sebagai stabilisator namun menolak mengulangi catatan kelam Bulog di masa lalu. "Saya setuju di kembalikan ke Bulog, tapi Bulog yang seperti apa dulu?" ujar Erwin. Dikatakan Erwin, catatan kelam Bulog masa lalu bahkan sampai membuat skenario paceklik demi bisa mengimpor. Ia tidak ingin revitalisasi Bulog justru memberikan keleluasaan tanpa kontrol. Menanggapi hal tersebut, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bulog Abdul Karim menegaskan bahwa saat ini Bulog sudah berubah. Paceklik murni ditentukan oleh alam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.