JAKARTA. Tutupnya gerai Seven Eleven menjadi perhatian Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. Pasalnya, ia mengenal secara pribadi dengan manajemen PT Modern Sevel Indonesia sejak dirinya menjadi pengusaha. Oleh karenanya, ia akan menemui manajemen sevel. Ia mengaku tidak akan masuk ke ranah kebijakan perusahaan, tetapi lebih kepada diskusi mengenai bisnis mereka. "Pertemuan dengan Sevel menunggu waktu mereka, kan waktunya belum (ada) saya saja baru balik dari Turki," ujarnya di Jakarta, Senin (10/7). Sebelumnya beredar kabar bahwa aturan Kemendag yang melarang penjualan minuman beralkohol menjadi penyebab meruginya Sevel. Namun, Menteri Enggar membantah hal tersebut, sebab berdasarkan laporan keuangan perusahaan kontribusi penjualan minol hanya 15% dari total penjualan. Oleh karena itu, pertemuan penting dilakukan untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya. "Sebagai kawan saya mau bertanya, kami bisa saling berdiskusilah. Karena itu murni judgement dari pengusaha, saya tidak boleh judgement itu, nanti kami berdiskusi," lanjutnya. Berdasarkan data Aprindo, penjualan ritel terus merosot dalam 2,5 tahun terakhir. Bahkan sampai tengah tahun ini, bila dibandingkan dengan penjualan tahun lalu, penurunan yang terjadi berkisar 40-50%. Dengan rerata kontribusi kehilangan potensi pendapatan dari penjualan minuman beralkohol yang berkisar 9-11%. "Penutupan Sevel saat ini lagi menunggu keterbukaan informasi dan press conference dari manajemen. Rencananya mereka akan lakukan dalam waktu segera," ujaer Roy N Mandey, Ketua Umum Aprindo, Senin (10/7). Dirinya mengatakan pemasukan dan biaya operasional masih menjadi persoalan mendasar di industri ritel, tak terkecuali Sevel. Apalagi sevel bukan merupakan peritel dengan skema franchise seperti umumnya peritel lain. Oleh karena itu, minimnya sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan sumber daya kemitraan juga menjadi alasan tutupnya Sevel. "Mereka (pegawai Sevel) kan jumlahnya hpir sekitar 2.000 pegawai, jadi kalau misalkan kita kalikan dengan 4 orang, sudah hampir 8.000 orang yang terdampak dari PHK," lanjutnya.
Mendag: Sevel tutup bukan karena pelarangan minol
JAKARTA. Tutupnya gerai Seven Eleven menjadi perhatian Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. Pasalnya, ia mengenal secara pribadi dengan manajemen PT Modern Sevel Indonesia sejak dirinya menjadi pengusaha. Oleh karenanya, ia akan menemui manajemen sevel. Ia mengaku tidak akan masuk ke ranah kebijakan perusahaan, tetapi lebih kepada diskusi mengenai bisnis mereka. "Pertemuan dengan Sevel menunggu waktu mereka, kan waktunya belum (ada) saya saja baru balik dari Turki," ujarnya di Jakarta, Senin (10/7). Sebelumnya beredar kabar bahwa aturan Kemendag yang melarang penjualan minuman beralkohol menjadi penyebab meruginya Sevel. Namun, Menteri Enggar membantah hal tersebut, sebab berdasarkan laporan keuangan perusahaan kontribusi penjualan minol hanya 15% dari total penjualan. Oleh karena itu, pertemuan penting dilakukan untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya. "Sebagai kawan saya mau bertanya, kami bisa saling berdiskusilah. Karena itu murni judgement dari pengusaha, saya tidak boleh judgement itu, nanti kami berdiskusi," lanjutnya. Berdasarkan data Aprindo, penjualan ritel terus merosot dalam 2,5 tahun terakhir. Bahkan sampai tengah tahun ini, bila dibandingkan dengan penjualan tahun lalu, penurunan yang terjadi berkisar 40-50%. Dengan rerata kontribusi kehilangan potensi pendapatan dari penjualan minuman beralkohol yang berkisar 9-11%. "Penutupan Sevel saat ini lagi menunggu keterbukaan informasi dan press conference dari manajemen. Rencananya mereka akan lakukan dalam waktu segera," ujaer Roy N Mandey, Ketua Umum Aprindo, Senin (10/7). Dirinya mengatakan pemasukan dan biaya operasional masih menjadi persoalan mendasar di industri ritel, tak terkecuali Sevel. Apalagi sevel bukan merupakan peritel dengan skema franchise seperti umumnya peritel lain. Oleh karena itu, minimnya sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan sumber daya kemitraan juga menjadi alasan tutupnya Sevel. "Mereka (pegawai Sevel) kan jumlahnya hpir sekitar 2.000 pegawai, jadi kalau misalkan kita kalikan dengan 4 orang, sudah hampir 8.000 orang yang terdampak dari PHK," lanjutnya.
