KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung operasional penyuluh pertanian. 

Langkah ini diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengatakan Pemda dapat menggunakan APBD, anggaran Transfer ke Daerah (TKD), maupun mekanisme penganggaran lainnya untuk mendukung operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Balai tersebut menjadi wadah bagi penyuluh pertanian dalam menjalankan tugas di tingkat kecamatan.

Hal tersebut disampaikan Tito setelah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Baca Juga: Inflasi Tahunan Naik Jadi 3,28%, Mendagri Desak Pemda Perketat Pengendalian Harga

"Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)," ujar Tito dalam keterangan tertulis.

Tito menjelaskan, dukungan Pemda tetap dibutuhkan meskipun penyuluh pertanian kini berada langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Penempatan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan.

Selain mendorong dukungan anggaran daerah, pemerintah pusat juga menyiapkan perbaikan BPP yang mengalami kerusakan.

Kementan akan menangani perbaikan fasilitas tersebut, sementara Pemda diharapkan mendukung operasionalnya agar kegiatan penyuluhan tetap berjalan.

"Kami kira, kita mem-backup sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian," tegas Tito.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan, berdasarkan data Kementan per 9 Oktober 2026, terdapat 37.237 penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Mereka menjalankan tugas dengan dukungan 5.836 unit BPP yang tersebar di berbagai daerah.

Amran memastikan Kementan akan melakukan refocusing anggaran tahun ini untuk mempercepat perbaikan BPP yang rusak.

Kementan menargetkan perbaikan fasilitas dengan kerusakan berat dapat diselesaikan dalam dua bulan, sedangkan seluruh perbaikan diharapkan rampung pada tahun depan.

"Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian Insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung," jelas Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Amran mengapresiasi upaya Tito dalam menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah.

Ia menyebut Tito berperan dalam pengendalian inflasi selama menjabat sebagai Mendagri.

"Terima kasih Pak Mendagri, Profesor Tito. Beliau Bapak inflasi Indonesia yang menstabilkan harga sepanjang jabatan beliau, selama beliau menjabat sampai hari ini," ujar Amran.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Baca Juga: Pemerintah Waspadai Ancaman El Niño terhadap Harga dan Inflasi Pangan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News