KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau
middle income trap. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pertumbuhan ekonomi bahkan perlu digenjot hingga dua digit. Menurut Tito, negara-negara yang berhasil bertransformasi menjadi negara maju umumnya mampu melewati fase
middle income dengan menjaga pertumbuhan ekonomi pada level tinggi. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mengawal sejumlah mesin utama pertumbuhan secara bersamaan. Baca Juga: Coretax Perluas Basis Pajak Indonesia, DJP Klaim Tambah 2 Juta Wajib Pajak "Spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi dan kita akan betul-betul kawal juga sama-sama. Karena kita ingin keluar dari negara berkembang, terjebak pada pendapatan kelas menengah,
middle income trap. Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu double digit," kata Tito dalam keterangan resminya, Selasa (8/9/2026). Tito menyebut terdapat empat komponen utama yang harus diperkuat.
Pertama, konsumsi rumah tangga yang disebut menyumbang hampir separuh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci agar konsumsi tetap menjadi penggerak ekonomi. "Itu menyumbang hampir 50% angka pertumbuhan ekonomi. Apakah masyarakat memiliki daya beli, sehingga mereka belanja, konsumsi. Itu menjadi penyumbang terbesar, dan ini melibatkan pemerintah pusat maupun daerah," jelasnya.
Kedua, belanja pemerintah. Tito meminta realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah dipastikan berjalan sesuai target agar uang pemerintah segera beredar di masyarakat dan memberikan stimulus terhadap aktivitas sektor swasta. Kemendagri, kata Tito, secara berkala mengevaluasi realisasi belanja pemerintah daerah. Daerah dengan serapan anggaran rendah akan mendapat perhatian, termasuk melalui pemantauan langsung oleh tim Kemendagri.
Baca Juga: Inflasi Agustus Capai 3,19%, Mendagri Minta Pemda Waspadai Harga Pangan "Belanja pemerintah sangat penting, karena untuk meyakinkan bahwa uang pemerintah beredar di masyarakat, dan bisa memancing, menstimulan sektor swasta," ujarnya.
Ketiga, investasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Tito, investasi bukan hanya menambah modal, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak menjadi penghambat masuknya investasi dengan memperbaiki kemudahan berusaha dan aktif menarik investor. Keempat, penguatan ekspor. Tito mendorong agar nilai ekspor dapat lebih tinggi dibandingkan impor sehingga Indonesia memperoleh surplus perdagangan dan tambahan devisa. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mendorong pengusaha, produsen, hingga pelaku UMKM agar lebih berorientasi pada pasar internasional. Pemda juga diminta mengidentifikasi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing untuk menembus pasar ekspor. "Kalau ekspor lebih banyak daripada impor, otomatis kita akan memiliki devisa, kita surplus dalam perdagangan internasional. Itu akan memberikan pertumbuhan ekonomi kita menyumbang (kenaikan), angkanya akan menjadi terdongkrak," tutup Tito. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News