JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan pertemuannya bersama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, dan jajaran pejabat DKI adalah untuk mendengar paparan tentang dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI yang telah dikirim ke Kemendagri. Di sisi lain, Kemendagri sudah selesai mengevaluasi dokumen APBD DKI. "Kami ingin mendengar, sebenarnya proses kami masuk dan ikut merevisi serta klarifikasi APBD DKI cukup jauh. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan administrasi bersama, jangan sampai (kisruh APBD) membuat anggaran ini tersandera," kata Tjahjo, di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (4/3). Jika anggaran ini tak kunjung cair, lanjut dia, akan berdampak pada realisasi program unggulan. Selain itu, juga berdampak pada keberlangsungan hidup pegawai negeri sipil (PNS) DKI.
Mendagri enggan campuri urusan politik Ahok - DPRD
JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan pertemuannya bersama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, dan jajaran pejabat DKI adalah untuk mendengar paparan tentang dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI yang telah dikirim ke Kemendagri. Di sisi lain, Kemendagri sudah selesai mengevaluasi dokumen APBD DKI. "Kami ingin mendengar, sebenarnya proses kami masuk dan ikut merevisi serta klarifikasi APBD DKI cukup jauh. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan administrasi bersama, jangan sampai (kisruh APBD) membuat anggaran ini tersandera," kata Tjahjo, di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (4/3). Jika anggaran ini tak kunjung cair, lanjut dia, akan berdampak pada realisasi program unggulan. Selain itu, juga berdampak pada keberlangsungan hidup pegawai negeri sipil (PNS) DKI.