KONTAN.CO.ID - BOGOR. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mengakomodir visi besar Presiden Joko Widodo.

Hal itu sebagai wujud sistem pemerintahan yang sinkron hingga daerah. Bentuk dukungan daerah dalam menunjang visi presiden ditunjukkan melalui anggaran dan program kerja yang disusun pemda.

"Diharapkan visi misi bapak presiden yang diterjemahkan menteri dan kepala lembaga masuk ke pemda sehingga bisa diterjemahkan ke anggaran," ujar Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Rabu (13/11).

Baca Juga: Jokowi memastikan pilkada tetap dipilih langsung

Pemda dinilai memiliki peran penting bagi tercapai visi pemerintah lima tahun ke depan. Tito bilang hampir seluruh permasalahan menyangkut pemda.

Pembinaan pemda menjadi tanggungjawab dari Kementerian Dalam Negeri. Termasuk dalam pengawasan keuangan pemerintah daerah.

"Kemdagri yang punya tugas pokok pembinaan pembangunan daerah, keuangan daerah sekaligus pengawasan daerah," terang Tito.

Pada rakornas tersebut Tito juga mengingatkan kembali mengenai visi Jokowi. Antara lain visi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan dan kesehatan.

Selain itu melanjutkan pembangunan infrastruktur. Jokowi juga memiliki visi menyederhanakan regulasi untuk investasi dan lapangan kerja.

Reformasi birokrasi juga menjadi visi Jokowi terutama masalah perizinan untuk membuka lapangan kerja. Lapangan kerja dibutuhkan mengingat adanya bonus demografi.

"Karena bonus demografi kalau tidak ditangani jadi bencana demografi," jelas Tito.

Baca Juga: Kepala Daerah Banyak Jadi Koruptor, Pemerintah Evaluasi Pilkada Langsung

Tito juga menyampaikan visi Jokowi mengenai transformasi ekonomi dari basis sumber daya alam menjadi manufaktur. Bahkan termasuk mengeksplore ke bidang jasa modern.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi