JAKARTA. Menteri Dalam (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta masalah anggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa segera tuntas. Ia mengingatkan, agar kedua kubu yang berseteru antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) bisa segera menemukan kesepakatan.

Sebab, jika masalah ini berlarut-larut, penyelesaian administrasi APBD DKI di Kemendagri bisa terganjal. Padahal, ini merupakan syarat untuk mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

Tjahjo sebenarnya sudah menemui kedua kubu, untuk menjelaskan posisi pemerintah pusat dalam masalah ini. "Mendagri hanya berkepentingan (dalam) masalah administrasi anggaran," ujar Tjahjo, Rabu (4/3) di Istana Negara, Jakarta.

Ia juga mengaku telah menerima draft APBD dari Ahok beberapa waktu lalu. Namun, seperti kita ketahui, penyerahan draft tersebut menjadi masalah ketika DPRD menuding Ahok menyerahkan draft yang belum sah disepakati.

Sebab, pada saat yang sama masih ada pembahasan APBD oleh DPRD. Ahok menuding, hal itu dilakukan agar bisa mengakomodir sejumlah anggaran yang disebutnya "anggaran siluman". Karena menurut Ahok ada tambahan anggaran Rp 12 triliun yang diluar rencana Pemprov DKI.

Sementara itu Tjahjo mengaku tidak mengetahui secara pasti keberadaan "anggaran siluman" tersebut. Menurutnya, dalam draft setebal 6.120 halaman itu harus mengacu kepada program nawacita, yang menjadi visi dan misi presiden Joko Widodo (Jokowi).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan