KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Memdagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memprioritaskan pengendalian inflasi di daerahnya. Hal ini untuk memitigasi agar upaya pengendalian inflasi berjalan paralel dengan upaya yang dilakukan pemerintah pusat.

“Masalah pengendalian inflasi tolong benar-benar jadikan isu yang prioritas, saya paham rekan-rekan kepala daerah semua memiliki problem di wilayah masing – masing, tapi isu inflasi sama seperti kita menghadapi pandemi naikkan sebagai isu nomor satu,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dipantau dari Youtube Kemendagri, Senin (24/10).

Tito meminta pemda menyusun komunikasi publik yang informatif. Yakni dengan mengupayakan masyarakat agar tetap tenang dan jangan membuat masyarakat panik.

Baca Juga: Inflasi Hampir Menyentuh 6% Secara Tahunan, Ini Respons Kepala BPS dan Mendagri

Lalu, mengaktifkan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jika terjadi permasalahan misalnya terkait dengan pangan, dinas yang membidangi pangan dapat segera berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional.

“Ketika sudah sangat sulit untuk menghubungi Badan Pangan Nasional, kalau memang ada komoditas yang kurang nanti Badan Pangan Nasional dari laporan atau informasi dari dinas pangan daerah masing-masing beliau akan lakukan intervensi di sana,” ucap Tito.

Selain itu, untuk mengendalikan inflasi, Tito meminta daerah melaksanakan gerakan penghematan energi. Misalnya dengan mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari dan mematikan AC perkantoran setelah aktivitas perkantoran selesai.

Baca Juga: Umumkan Inflasi September 2022 Kepala BPS Didampingi Mendagri Tito, Ada Apa?

Lalu, melakukan gerakan tanam pangan cepat panen seperti cabai, bawang dan lainnya, untuk mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Serta turut dalam mengawasi agar BBM subsidi tepat sasaran untuk masyarakat kurang mampu.

Tito juga meminta adanya koordinasi pemerintah daerah dalam memenuhi komoditas pangan strategis. Misalnya dengan mensuplai komoditas dari daerah produksi yang surplus ke daerah yang kekurangan komoditas tersebut.

Baca Juga: Mendagri Minta Pemerintah Daerah Kerja Sama Kendalikan Laju Inflasi

Selanjutnya, menteri dalam negeri mendorong pemerintah daerah untuk mengintensifkan jaring pengaman sosial. Di antaranya, anggaran belanja tidak terduga (BTT), bantuan sosial (bansos), anggaran desa, realokasi dana alokasi umum (DAU) dan bansos dari pemerintah pusat.

“Tolong setiap daerah juga kerja sama dengan perwakilan badan pusat statistik dan bank Indonesia daerah masing masing untuk mengumumkan juga inflasi tingkat kabupaten/kota karena pusat hanya mampu mengkaver 90 daerah, jadi tolong setiap daerah mengkaver setiap kabupaten/kota sehingga ada iklim kompetitif antara kabupaten/kota dalam satu provinsi,” ucap Tito.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli